BANJARNEGARA – Sebanyak 60 Kepala Madrasah di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama (NU) Jumat siang (08/03) dilantik oleh Ketua Pimpian Cabang (PC) NU Banjarnegara di Sasana Bhakti Praja, Setda. Mereka terdiri dari 6 orang Kepala Madrasah Tsanawiah (MTs), 1 orang Kepala Madrasah Aliyah (MA), dan 53 orang Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI). Demikian disampaikan oleh Ketua LP Ma’arif NU Kabupaten Banjarnegara, Hendro Cahyono, usai pelantikan.

“Pelantikan ini adalah bagian dari penyegaran di lingkungan organisasi LP Ma’arif NU” katanya.

Mereka yang dilantik terdiri guru PNS dan guru Non PNS yang sudah memenuhi syarat sebagai kepala madrasah. Komposisi keduanya diupayakan seimbang mengisi jabatan tersebut. Untuk Kepala MTs, dari 6 jabatan Kepala Madrasah 2 diisi guru PNS dan 4 guru Non PNS. Jabatan Kepala MA yang cuma 1 orang diisi oleh guru Non PNS, sedangkan untuk jabatan Kepala MI dari 53 jabatan terdiri dari 25 Guru PNS dan 27 Guru Non PNS.

“Total dari 60 Kepala Madrasah, 27 guru PNS dan 33 Kepala Madrasah berasal dari guru Non PNS” imbuhnya.

Ketua PCNU, Zahid Khasani mengatakan kepada para Kepala Madrasah untuk bertindak professional pada bidang pekerjaannya, senantiasa meningkatkan kualitas diri dan juga kualitas sekolah. Selain hal tersebut, selaku kepala Madrasah untuk tidak gagap teknologi. Ini penting sebab Kepala Sekolah adalah pejabat tertinggi di sekolah yang memimpin guru dan siswa di jaman mileneal yang sarat dengan kecanggihan teknologi.

“Sebentar lagi kita akan memasuki era industry 4.0. Ini era kemajuan teknologi yang digembar-gemborkan semua serba digital, artifisial intelegen, robotic dan seterusnya. Nampaknya, Indonesia sebagai bagian dari dunia tidak bisa menghindarinya, termasuk tentunya Banjarnegara. Jadi, ada harapan besar pada kepala Madrasah untuk bisa bersikap dan jangan gagap” katanya.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Dikma) pada Kemenag Banjarnegara, Slamet Wahyudi menyambut baik dan mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut. Dia mengingatkan bahwa para Kepala Madrasah yang dilantik merupakan orang-orang terpilih, sebab untuk dapat menjadi Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2018. Di peraturan tersebut mengatur tentang syarat menjadi Kepala Madrasah Negeri maupun swasta bagi PNS dan Non PNS.

“Ini karena jadi Kepala Madrasah tidak mudah. Ada syarat yang harus dipenuhi sebagai Kepala Madrasah, diantaranya jenjang pendidikan, batas usia maksimal 55 th, memiliki sertifikasi, kemampuan kinerja” katanya.

Dia juga menambahkan, Madrasah swasta di era sekarang posisinya cukup bersaing dengan sekolah umum. Ada tren baik, kebanyakan orang tua sekarang banyak mengingkan anaknya sekolah di lembaga keagamaan. Keunggulan Madrasah dibanding sekolah umum adalah muatan pelajaran agama yang lebih banyak dibanding sekolah umum.

“Tren positif orang tua menyekolahkan anak di lembaga keagamaan patut ditangkap dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, kualitas guru-gurunya, kualitas bangunan sekolah, dan utamanya kualitas lulusannya. Kalau bagus hasilnya, pasti banyak yang datang” katanya. (*.DS)