DS – Polres Banjarnegara siap mengamankan pelaksanaan Pemilu yang akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudha Legawa, Kamis (14/03) usai kegiatan Simulasi Pengamanan Kota mengantisipasi kerusuhan massa pada Pemilu di alun-alun kota.

Terkait pengamanan pemilu, pihaknya memandang setiap TPS memiliki kerawanan yang sama sehingga semua diperlakukan sama dalam pengamanannya.

“Untuk pengamanan Pemilu diterjunkan 532 personel polisi dibantu 60 personel TNI. Sedangkan sistem pengamanan tempat pemungutan suara diterapkan 2-12-24, yakni dua polisi mengamankan 12 TPS dibantu 24 anggota Linmas” katanya.

Berkait dengan upaya pengamanan Pemilu, kata Aris, Polres Banjarnegara menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota mengantisipasi kerusuhan massa pada Pemilu 2019. Simulasi ini bertujuan untuk melatih personel yang terlibat dalam pengamanan pemilu. Diharapkan, personel semakin terlatih dan memahami tahapan-tahapan yang dilakukan jika terjadi gangguan keamanan.

“Selain itu, dengan mengikuti dan melihat langsung simulasi pengamanan Pemilu, stake holder juga mengetahui langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi gangguan keamanan. Simulasi juga digelar untuk kesiapan menghadapi ancaman terorisme di tempat-tempat publik.” katanya.

Simulasi Demo kerusuhan massa yang tidak puas hasil Pemilu 2019

Dikatakan, dalam kegiatan tersebut juga disimulasikan penanganan gangguan terorisme. Simulasi tersebut untuk menunjukkan pola koordinasi Polres dengan tim Gegana dalam mengantisipasi ancaman keamanan menggunakan bahan peledak.

Kegiatan diikuti oleh anggota Polres Banjarnegara, Gegana Brimob, Kodim Banjarnegara dan Linmas Banjarnegara. Dalam kegiatan tersebut, disimulasikan beberapa potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga ke Kantor KPU dan Bawaslu.

Simulasi penjinak bom oleh Tim Gegana

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan tertib. Jika nanti ada ketidakpuasan dalam pemungutan suara, hendaknya disampaikan melalui prosedur yang benar.

“Bila ada ketidakpuasan berkait Pemilu, tempuh melalui prosedur yang benar. Jangan melakukan tindakan yang melawan hukum,” tegasnya. (*_eKo / ed DS)