DS – Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil peran menjadi wali data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah. Tugasnya mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data di lingkup Instansi Pemerintah di Portal Satu Data.  Hal ini sebagai bagian dari rencana pembentukan system data satu pintu yang dikenal dengan nama Single Data System (SDS).

“Tugas lain wali data adalah menerima dan memastikan data yang disampaikan oleh produsen data memenuhi standar data, memiliki metadata baku, dan sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data” kata Kepala BPS Banjarnegara Fahrudin Tri Ubayani, Jumat (15/03) di kantornya.

 

Pembentukan SDS ini lahir dari keprihatinan inkonsistensi data di berbagai sektor pada lingkungan pemerintahan di Indonesia. Baik di lingkungan pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai contoh, sambungnya, adalah data jumlah sekolah dalam publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) Pemerintah DIY tahun data 2015/2016.

“DDA Kabupaten menyebutkan jumlah SD 1.570, DDA Provinsi 2.128 dan Sinkronisasi data nasional 2.136” katanya.

Semua beda. Ini menyulitkan kalau dijadikan dasar perencanaan. Sebab kesalahan data menyebabkan kesalahan perencanaan.

Di tingkat nasional, masalah ini juga terjadi. Contohnya adalah data jumlah sekolah DDA tahun data 2015/2016 Pronvisi DKI.

“Jumlah SD disebut dalam DDA Provinsi 2.076, namun sinkronisasi data menyebut angka 2.295” katanya.

Kepala BPS Fahrudin sampaikan materi DDS

Data tidak sinkron ditengarai mulai terjadi sejak diberlakukanya otonomi daerah. Sejak era ini, koordinasi dan komunikasi yang baik berkait data antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat seolah sulit dilaksanakan dengan baik, sehingga ketika ada permintaan data, data yang dikeluarkan sering tidak sama.

“Hal ini karena masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum sungguh-sungguh perhatian pada data. Ditambah lagi, Penanggung jawab data OPD juga sering berganti” katanya.

 

Sekretaris Dinkominfo Indah Wahyu Nur Ratna pada saat pembukaan Sosialisasi SDS Kamis (13/01) di Aula Sasana Adi Praja Lantai 3 Setda mengatakan aplikasi SDS di Banjarnegara dikenal dengan nama Sisikpedas.

“Anggotanya 41 OPD, lembaga dan instansi vertical. Mereka tergabung dalam jaringan Sisikpedas sebagai produsen data statistic dimana kegiatan kali ini untuk penyusunan Banjarnegara Dalam Angka tahun 2018” katanya.

Indah menambahkan, kedudukan data dalam perencanaan memegang peran sangat penting karena data menjadi dasar dari perencanaan. Tanpa data, mustahil sebuah perencanaan dapat dibuat dengan benar.

“Sudah seharusnya data mendapat perhatian khusus mengingat kebenaran data menentukan keberhasilan sebuah perencanaan” katanya. (*_eKo)