DS – Banjarnegara masih belum bebas dari endemis Malaria. Namun Banjarnegara tidak sendiri dalam hal ini. Banjarnegara bersama Purworejo, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap menjadi 5 Kabupaten di Jawa Tengah yang belum bebas endemis Malaria. Selama tahun 2018 di Banjarnegara tercatat sebanyak 25 kasus Malaria dengan 15 kasus merupakan indigenus dan 10 kasus import. Sedangkan di tahun 2019 sampai bulan Maret ini ada dua kasus indigenus malaria di Kecamatan Banjarmangu.

“Hal ini menunjukan bahwa malaria masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat Banjarnegara,” kata Sekretaris Daerah, Indarto.

 

Pernyataan Sekda ini disampaikan Rabu (27/3) saat membuka Pertemuan Eliminasi Malaria Kabupaten Banjarnegara 2019 di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara. Lebih lanjut disampaikan, berkait dengan masalah malaria tersebut, Sekda mengharapkan upaya terpadu dan terintegrasi antara Dinas Kesehatan dengan stake holder secara berjenjang dari desa sampai dengan kabupaten. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, kata Indarto, kiranya diperlukan komitmen dan peran dari lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat Banjarnegara bebas dari penularan malaria.

“Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk mendukung eliminasi malaria di Banjarnegara, termasuk kebijakan berupa peraturan yang dibutuhkan agar segera ditindaklanjuti sebagai dasar hukum,” lanjutnya

 

Sekda buka acara eliminasi malaria

 

Kasubdit Malaria Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr Nancy Dian Anggraeni menyampaikan bahwa eliminasi malaria telah menjadi program nasional dan dilaksanakan secara bertahap.  Diawali dengan pemberantasan, pre eliminasi, eliminasi dan pemeliharaan.  Tahapan waktunya dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2030 dan dilaksanakan per pulau.

“Target pada tahun 2030, Indonesia bebas dari penularan malaria,” ujarnya

 

Ketika eliminasi malaria telah dilakukan, imbuh Nancy, tetap butuh kewaspadaan untuk mencegah penularan dari kasus impor.

“Sebagai bentuk kewaspadaan maka dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat dan lintas sektor yang intensif, komprehensif dan terpadu” katanya. (**_amar / ed DS)