DS  – Badan Pusat Statistik (BPS) sosialisasikan pemetaan dan pemuktahiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) Sensus Penduduk (SP) 2020. Wilkerstat ini merupakan bagian dari tahapan pendataan metode baru SP2020 yang menggunakan metode kombinasi. Dimana data admistrasi penduduk (adminduk) yang diproduksi oleh Dindukcapil menjadi data dasar dari metode ini. Demikian disampaikan Kepala BPS Kabupaten Banjarnegara, Fachruddin Tri Ubajani, Kamis (04/04) usai pelaksanaan kegiatan di Ruang Surya Surya Yudha Park.

“Dalam metode kombinasi ini, adminduk sebagai data dasar untuk dimuktahirkan dan dilengkapi sesuai dengan konsep dan esensi sensus penduduk” katanya.

Penggunaan data adminduk ini, sambungnya, akan mengubah desain sensus dan survey BPS yang digunakan selama ini. Kerangka induk yang semula berisi blok sensus sebagai wilayah kerja statistic terkecil dalam metode baru ini akan dilengkapi dengan data RT/RW.

“Metode baru ini akan menghasilkan data yang sangat lengkap hingga tingkat RT. Berapa jumlah penduduk hingga batas adminisitratif wilayah RT terkininya sekalian” katanya.

Data tersebut, imbuhnya, masih ditambah dengan data jumlah bangunan tempat tinggal, jumlah bangunan sensus bukan tempat tinggal, jumlah bangunan tempat tinggal kosong, dan jumlah bangunan sensus untuk kegiatan ekonomi.

Sekretaris Daerah, Indarto, yang membuka acara ini menyampaikan maksud dari kegiatan pemetaan adalah mengembangkan statistical spatial framework sebagai jembatan integrasi informasi statistic dan geospasial. Selain itu, kegiatan pemetaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan kerangka induk wilayah kerja statistic sebagai dasar pelaksanaan SP2020.

“Hal Ini berkaitan dengan tujuan yang ingin diraih yaitu menyusun peta wilayah kerja statistic dan kerangka mutakhir untuk SP2020 serta mendukung kebijakan satu peta Indonesia” katanya.

Sesuai jadual, sambung Indarto, pelaksanaan kegiatan lapangan pemetaan akan dilaksanakan dari tanggal 22 April sampai dengan 22 Mei 2019. Dimana kegiatan lapangan akan melibatkan petugas organik yang berasal dari intern BPS yang tentunya sudah terbiasa dengan bidang pekerjaan ini dibantu mayoritas petugas mitra BPS yang berasal dari perekrutan terbuka.

“Mengingat sasarannya di berbagai wilayah dengan berbagai karakter masyarakat, maka dibutuhkan sekali koordinasi yang baik dengan pimpinan wilayah setempat” katanya. (**_eKobr)