DS – Pelaporan dugaan tindak pidana Pemilu ke Kepolisian harus lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika mekanisme ini tidak ditempuh, maka laporan tersebut tidak akan ditangani oleh pihak Kepolisian.

“Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa yang bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Kepolisian harus dari Bawaslu,” kata Kasat Reskrim Polres Banjarnegara AKP Agung Setyo Budi, Kamis (11/04) di kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu dengan mitra kerja di Surya Room Surya Yuda Park.

 

Masyarakat ketika menemui pelanggaran pada jalannya pemilu untuk segera membuat laporan ke Bawaslu. Sesuai mekanisme yang ada, laporan yang masuk selanjutnya akan dilakukan kajian-kajian.

“Jika dalam kajian muncul tindak pidana pemilu maka pihak Kepolisian akan menindaklanjutinya” katanya.

 

Ada syarat formal dan material yang harus dipenuhi seandainya menemukan dugaan tindak pidana pemilu. Syarat formal adalah yang terkait pelaporan oleh siapa, dimana, kapan serta saksinya siapa. Untuk syarat material terkait dengan perbuatan yang diduga dan ditemukan dengan kata lain harus ada bukti.

“Bila syarat-syarat tersebut belum terpenuhi di berikan waktu 3 hari untuk bisa dipenuhi sehingga dapat dibuat laporan. Jika laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dilakukan kajian dan dianggap tidak ada tindak pidana pemilu,” pungkasnya.

 

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Sarno Wuragil menyampaikan bahwa untuk upaya pencegahan dan pengawasan terjadinya pelanggaran Pemilu pihaknya sudah mempersiapkan patroli pengawasan yang akan dilakukan di seluruh wilayah Banjarnegara, baik di tingkat kecamatan ataupun di desa.

“Patroli pengawasan akan dilakukan selama hari tenang kampanye yang akan dilaksana selama tiga hari, pada tanggal 14 April-16 April 2019,” ungkapnya.

 

Saat ini, sambungnya, Bawaslu Banjarnegara memiliki sekitar 3510 pengawas dari tingkat Kabupaten sampai tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Untuk di TPS, pengawas melaksanakan tugas untuk mengawasi proses berjalannya pemungutan suara dan melaporkan jika ada pelanggaran pemilu.

Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan untuk bersama-sama melakukan penertiban berbagai APK (Alat Peraga Kampanye) di semua tempat.

“Masa kampanye berakhir tanggal 13 April 2019. Setelahnya, tidak ada kampanye dalam bentuk apapun baik kampanye rapat terbatas atau umum, iklan di media masa, alat sosialisi politik atau APK serta bahan kampanye lainnya. Jika ada yang melanggar maka akan diberi sanksi sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,” tegasnya.

 

Sarno berharap seluruh komponen masyarakat ikut serta menjadi pengawas partisipatif agar tahapan-tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. (*_ Amar / eKo / DS)