DS – Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Banjarnegara membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019. Posko layanan ini untuk memfasilitasi mediasi pekerja dengan perusahaan terkait permasalahan pembayaran THR. Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR maka pengusaha akan diberikan sanksi.

 

Kepala Disnaker PMPTSP Banjarnegara, Abdul Suhendi menyampaikan, pihaknya membuka posko aduan ini sejak tanggal 13 Mei 2019 dan telah memberikan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Jika perusahaan terlambat atau tidak memberikan THR maka pimpinan perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Sanksi berupa sanksi administrasi dan denda sebesar 5% dari jumlah total THR yang harus dibayarkan,” tegasnya

 

Abdul menghimbau perusahaan maupun pelaku usaha yang memperkerjakan pekerja atau karyawan untuk wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 6/2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan bahwa pemberi kerja wajib memberikan THR bagi tenaga kerjanya.

“THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya,” katanya

 

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker PMPTSP, Budianto, mengatakan besaran THR untuk tenaga kerja yang masa kerjanya 12 bulan terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki masa kerja 1 bulan sampai dengan 12 bulan terus menerus diberikan THR secara proporsional.

 

Budianto menginformasikan, Posko Aduan THR dibuka setiap hari kerja selama bulan Ramadhan. Pada hari Senin-Kamis, pelayanan dimulai pukul 08.00-13.00 WIB sedangkan hari Jum’at mulai pukul 08.00-10.00 WIB di Kantor Disnaker PMPTSP yang beralamat di Jl. Letnan Karjono no 193.

“Sampai saat ini belum ada aduan dari pekerja atau karyawan perusahaan yang masuk kesini,” ungkapnya. (amar / ed DS)