DS – Banjarnegara canangkan Titik Nol “0” eliminasi malaria. Komitmen ini ditegaskan dan ditanda tangani bersama Sekda Banjarnegara, Ketua Komisi Eliminasi Nasional Kemenkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dan pendamping dari WHO untuk kasus malaria pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.40 wib di Ruang Kerja Sekda. Semua pihak terkait sepakat, sejak saat itu hingga tahun-tahun berikutnya Banjarnegara bertekad untuk terus menerus mengupayakan Banjarnegara Nol kasus Malaria.

“Niat merupakan satu hal yang sangat penting dalam sebuah pekerjaan. Niat yang kuat akan menjadi energy positif yang mendorong kita untuk memenuhinya. Komitmen Titik Nol “0” eliminasi merupakan niat Dinas Kesehatan bersama jajarannya serta pihat terkait untuk mewujudkan Banjarnegara 0 Malaria dari waktu sekarang Kamis 20 Juni 2019 pukul 09.40 wib hingga tiga tahun berikut serta tahun-tahun selanjutnya” kata Kepala Dinas Kesehatan, Ahmad Setiawan, usai audiensi dengan Sekda.

Kabupaten Banjarnegara sendiri, kata Ahmad, dulu memang pernah endemis malaria, karena penanganan intensif dan serius Banjarnegara untuk jangka waktu tertentu pernah terbebaskan dari penyakit malaria. Namun karena kita lengah, penyakit malaria kembali muncul di Banjarnegara.

“Bisa dikatakan untuk tahun ini kita kembali bebas malaria. Dua kasus yang ada di wilayah Banjarmangu merupakan kasus import. Bukan asli setempat hingga kita berani menyatakan sejak hari ini O kasus” katanya.

Untuk mewujudkan tekad tersebut, pihaknya akan melakukan berbagai upaya. Jangka pendek, lanjut Ahmad, adalah pemenuhan infrastruktur yang berkaitan dengan program penanganan malaria diantaranya penambahan Juru Malaria Desa, penguatan kader kesehatan di desa-desa, pemenuhan alat-alat, pemenuhan obat-obatan, penyediaan anggaran, dan pemeriksaan. Jangka menengah berupa penguatan dan update program, dan program jangka panjangnya adalah terciptanya sistem dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kuat.

“Pada saatnya nanti, desa, RW, dan RT bersama Puskesmas wilayah setempat dan Forkopinca akan memegang peranan penting dalam program eliminasi malaria. Itu SOP nya. Hal ini karena mereka yang menguasai wilayah dan paham betul siapa-siapa warga yang mukim serta yang pendatang” katanya.

Semua pendatang diwajibkan untuk melapor ke pengurus RT, RW ataupun Pemerintahan Desa sebelum satu hari kedatangannya.

“Laporan itu berupa status kesehatan dirinya apakah sudah melaksanakan screening malaria atau belum, kalau belum maka sebelum menginap harus dilakukan screening terlebih dahulu di puskesmas terdekat” katanya.

Ketua Komisi Eliminasi Malaria Kemenkes, Ferdinand J. Laihad mengatakan Banjarnegara menjadi satu dari 11 Kabupaten di Pulau Jawa dan Bali yang belum bebas malaria. Dan untuk Jawa Tengah, Banjarnegara menjadi salah satu dari 4 Kabupaten yang belum 0 malaria bersama Kabupaten Purbalingga, Banyumas, dan Purworejo. Namun tak lama lagi di tahun ini, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas akan menyatakan dirinya bebas dari Malaria, hingga tinggal Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purworejo.

“Pernyataan dan sertifikat bebas malaria akan diberikan oleh Kemenkes pada satu Kabupaten apabila selama 3 tahun berturut-turut di wilayahnya tidak ditemukan lagi adanya kasus malaria. Utamanya adalah kasus malaria yang berkembang dari parasit setempat, bukan karena perpindahan penduduk” katanya.

Sekretaris Daerah Indarto mengingatkan pada Kepala DKK dan jajarannya bahwa target jangka pendek kita adalah Banjarnegara bebas malaria di tahun 2022. Sebab itu, program Titik Nol “0” eliminasi malaria ini harus dilihat dan menjadi komitmen jajaran kesehatan. Namun masalah ini akan lebih ringan apabila semakin banyak pihak terlibat. Semakin kuat lagi operasionalnya karena program ini didukung oleh Perbup yang saat ini tengah menunggu pengesahan di tingkat provinsi.

“Sekiranya dasar hukumnya telah keluar, segera disusul dengan Surat Edaran Bupati yang mengatur sosialisasi program ini melalui berbagai media seperti sekolah, pesantren, kelompok-kelompok di masyarakat, dan media massa agar semakin banyak orang tahu dan paham. Harapannya adalah semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam program ini” katanya. (*_eKo / DS)