DS – Sistem Pemilu harus diganti. Hal ini sebagai solusi maraknya politik uang yang menyebabkan Pemilu tahun 2019 yang baru lalu menjadi Pemilu paling buruk. Sistem Pemilu yang ada kini seolah hanya melegalkan politik uang. Padahal regulasi mengenai politik uang ada, Badan Pegawas Pemilu ada, lembaga penegak hukumnya pun ada, namun efek di lapangan sepertinya tidak banyak membawa arti. Hukum tidak pernah sampai mengadili pelaku politik uang dalam Pemilu.

“Tidak ada penindakan nyata di lapangan terhadap kasus politik uang yang ditengarai marak pada Pemilu kemarin” kata peserta dari Partai Golongan Karya, Purwanto, Rabu (07/08) saat Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan dengan Stakeholder pada Pemilu tahun 2019 di Surya Room Surya Yudha Park.

 

Selain itu, sistem Pemilu sekarang juga membunuh jenjang karir politik kader yang miskin uang. Sistem Pemilu yang mengacu pada system proporsional terbuka ini hanya memuluskan para politisi dadakan yang mempunyai banyak uang. Dia meyakini situasi ini adalah kondisi tidak sehat bagi perkembangan politik di tanah air.

“Kami mengusulkan sistem politik diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Sistem ini akan mengurangi maraknya politik uang karena para pemilih memilih partai bukan memilih orang.  Sementara bagi kader system ini memberi kesempatan kepada mereka untuk meniti jenjang karir  politik” katanya.

 

Rakor Evaluasi Pengawasan Pemilu tahun 2019

 

Ketua Bawaslu, Sarno Wuragil mengakui cukup sulit bagi lembaganya untuk bertindak tegas perihal Money Politik. Ini karena aturan yang ada memang tidak cukup tegas memberi kewenangan.  Ada tiga kategori pelanggaran yang menjadi bidang pengawasan lembaganya yaitu pelanggaran administrative, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana.

Dari tiga jenis pelanggaran ini, dua yang pertama dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Penindakan administrative misalnya netralitas ASN dan Perangkat Desa yang ikut kampanye sudah dilaksanakan di lapangan, pelanggaran etika ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bila menyangkut pelanggaran oleh penyelenggara. Namun untuk pidana pemilu memang cukup rumit.

“Kalau ditemukan Operasi Tangkap Tangan itu bisa jadi lebih mudah, tapi di lapangan nyatanya situasinya berbeda. Tidak ditemukan OTT. Kalaupun ada laporan praktek politik uang, biasanya mencari saksi juga sulit karena pada tidak mau. Padahal adanya saksi itu menjadi syarat materiil agar kasus tersebut dapat diproses” katanya.

 

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu, Sugiyatno menambahkan sulitnya menindak praktek politik uang karena sejak awal definisi politik uang ini memang lemah. Pasal  286 UU No. 7 tentang Pemilu memang membunyikan secara tegas akan memberi sanksi tegas pembatalan sebagai peserta kampanye. Namun itu hanya dapat dilakukan apabila praktek politik uang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan tim kampanye pemilu yang namanya secara resmi terdaftar di KPU. Ketentuan lainnya adalah pemberian uang dilakukan di masa kampanye, masa tenang, dan hari H.

“Bila pelaku tidak terdaftar, maka perbuatannya tersebut bukan politik uang dan tidak dapat ditindak. Di sini kroditnya” katanya.

 

Di sisi lain, Undang-Undang Pemilu membolehkan pemberian uang untuk biaya uang makan/minum, biaya uang/transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu.

“Aturan ini rawan bagi terjadinya politik uang” katanya.

 

Kepala Sekretariat Bawaslu, Agus Haryono melaporkan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan dengan Stakeholder pada Pemilu tahun 2019 diselenggarakan oleh Bawaslu selama satu hari di Surya Room Surya Yudha Park. Maksud kegiatan ini adalah bersama-sama mengevaluasi tahapan pengawasan Pemilu 2019 agar dapat bermanfaat untuk kegiatan Pemilu di masa yang akan datang.

“Kegiatan ini dihadiri oleh 65 peserta yang terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, Ormas, LSM, Partai Politik, Akademisi, dan Wartawan. Narasumber adalah semua komisioner Bawaslu Kabupaten” katanya. (*_eKo / ed DS)