DS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Banjarnegara menekan dokumen kesepahaman dengan 272 desa/Kelurahan se Kabupaten Banjarnegara. Kesepakatan ini menyangkut perjanjian kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP Elektronik serta pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Demikian disampaikan Kepala Dindukcapil, Imam Kusharto, Kamis (12/09) di kantornya,

“Nantinya, sejumlah urusan kependudukan bisa dilaksanakan administrasinya di desa. Jadi warga tidak harus datang ke Kecamatan ataupun Kantor Dindiukcapil” katanya.

Penandatanganan kesepakatan dilaksanakan di Pendapa Dipayuda Adigraha antara Drs Imam Kusharto Prayono M. Si dengan desa yang diwakili oleh Kepala Desa Pekasiran Kecamatan Batur dan Pj Kades Kebanaran Kecamatan Mandiraja. Ikut menyaksikan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, Sekda Drs Indarto M. Si dan Ketua DPRD sementara, dr Amalia Desiana

 

Imam menambahkan bahwa penyelenggaraan acara ini dikandung maksud menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

“Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan adminsitrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib adminsitrasi kependudukan,” kata Imam.

 

Kerja sama seperti ini, kata Imam, sebelumnya telah dilakukan dengan RSUD Hj Anna Lasmanah. Adapun kerjasama layanan terpadu yang dilaksanakan dengan RSUD adalah perihal layanan untuk mendapatkan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang bisa didapatkan secara gratis bagi pasien, yang melahirkan di RSUD.

“Alhamdulillah, uji coba tersebut berjalan baik dan Insya Allah akan terus meningkat. Dan kini kita merambah ke tingkat desa,” imbuhnya.

 

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menyambut baik upaya Dindukcapil menggandeng desa-desa dan kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan jejaring serta membuat terobosan yang tepat. Tentunya ini akan memangkas alur birokrasi.

“Salut atas Inovasi pelayanan publik seperti ini. Pada prinsipnya, rakyat harus dimudahkan dengan pelayanan yang ramah dan murah. Bahkan kalau bisa gratis,” katanya.

 

Dokumen kependudukan seperti KTP, NIK, akta kelahiran adalah dokumen yang sangat penting, karena di era sekarang, pemerintah sudah menganut sistem identitas tunggal. Budi optimis dengan penandatanganan ini implementasinya sangat signifikan di tingkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Dia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Banjarnegara dengan berbagai terobosan dan inovasi yang mendukung pelayanan.

“Mari kita mewujudkan pelayanan yang lebih mudah, singkat dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi,” imbuhnya. (*_Mujipras / ed DS)