DS – Di sejumlah wilayah di Indonesia, konflik wilayah banyak disebabkan karena hal-hal yang berkaitan dengan batas desa. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan batas desa yang disebabkan sejumlah factor alam. Karena factor alam ini, batas wilayah bisa bergeser atau berpindah. Kejadian ini berakibat seringnya terjadi duplikasi pada perizinan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan dan kadang berdampak negatif. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah, Indarto saat membuka kegiatan kerjasama Pemetaan Batas Wilayah bersama Badan Informasi Geospasial, di Sasana Abdi Praja Lantai III Setda.

“Untuk mencegah hal tersebut, Pemkab Banjarnegara bekerjasama dengan Tim Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial melakukan delineasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Banjarnegara secara kartometrik” katanya.

 

Penetapan batas wilayah ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan batas. Sebab melalui penetapan secara kartometrik ini, batas desa akan menjadi jelas, tidak dapat berpindah meskipun batas riil dilapangan mengalami pergeseran.

“Metode penetapan batas desa secara kartometrik dipercaya mampu mendapatkan hasil yang akurat. Sehingga  status tanah menjadi jelas serta tidak terjadi lagi duplikasi lokasi pemberian izin,” katanya

 

Perlu diketahui, kata Indarto, penuntasan batas wilayah administrasi desa ini tidak hanya dilakukan di Banjarnegara. Namun dikerjakan di seluruh Indonesia. Khusus untuk Banjarnegara, kegiatan ini dilaksanakan di 18 Kecamatan yang meliputi 250 desa dari tanggal 12-23 Sepetember 2019. Dua kecamatan yaitu, Kecamatan Purworejo Klampok dan Kecamatan Susukan tidak ikut dalam kegiatan ini.

“Kecamatan Purworejo Klampok dan Susukan tidak mendapatkan fasilitasi ini karena pada tahun 2018 telah ada Perbub No 5 dan 6 Tahun 2018 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa di dua kecamatan tersebut yang telah dilaksanakan secara kartometrik,” ungkapnya

 

Pada hari pertama pelaksanaan delineasi batas desa ini diikuti oleh desa-desa dari Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Purwanegara. Secara berurutan akan dilanjutkan Desa-desa dari kecamatan lain pada hari berikutnya.

 

Koordinator Tim Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, Gunawan menyampaikan paparan berkait dengan delineasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Banjarnegara secara kartometrik

 

Koordinator Tim Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, Gunawan mengatakan, delineasi batas wilayah di seluruh indonesia sudah berjalan sejak tahun 2013. Tahun 2019 ini merupakan batas akhir program tersebut.

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, delineasi batas wilayah desa secara kartometrik adalah menggarisi batas wilayah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan (citra foto beresolusi tinggi) dan peta dasar. Teknisnya, Petugas operator menayangkan peta batas administrasi per kecamatan kepada para Kepala Desa dan perangkat desa. Kemudian para Kepala Desa melihat titik mana saja yang menjadi batas wilayahnya dengan desa lainnya.

“Para Kepala Desa dan perangkat desa dipersilahkan menyampaikan koreksi atau masukan mengenai batas wilayahnya. Bila terjadi perbedaan garis antara batas desa satu dengan yang lainnya akan kami catat dalam notulen dan berita acara,” paparnya

 

Batas wilayah antar desa yang telah ditentukan akan ditindaklanjuti dengan memasang pilar atau patok sebagai tanda batas antar desa.

“Didalam pilar tersebut sudah tertanam chip yang terkoneksi dengan satelit sehingga batas wilayah antar desa tidak akan berpindah-pindah, imbuhnya. (*_amar / ed DS)