DS – Keberadaan data sangat penting karena data merupakan basic perencanaan yang terukur, logis, dan rasional. Data merupakan modal awal bagi suatu lembaga dalam merancang suatu program. Namun, pengelolaan data yang tidak professional mengakibatkan data diperlakukan tidak semestinya. Akibatnya kualitas data menjadi rendah dan tumpah tindih antar lembaga, baik lembaga daerah maupun lembaga pusat. Kekacauan pengelolaan data ini disadari oleh Presiden, karena itu dikeluarkan  Perpres No 39 Tahun 2019 tentang  kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

“SDI diyakini akan memangkas tidak adanya  sinkronisasi data atau tumpeng tindih data yang sering terjadi antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah” kata Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto, Kamis (03/10) saat memberi sambutan pada Seminar Hari Statistik Nasional di Surya Yudha Cinema.

 

Tidak adanya sinkronisasi data yang selama ini selalu dipermasalahkan penyebabnya ada pada referensi pengumpulan data yang dilakukan oleh tiap-tiap lembaga yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu menjadi penting kehadiran SDI yang menyatukan standarisasi pengelolaan data. Selama ini untuk data inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, neraca perdagangan telah satu pintu dikelola oleh BPS. Sedangkan untuk data sektoral seperti jumlah guru atau jumlah kendaraan dikumpulkan oleh Dinas Kominfo Daerah. Masalahnya data sektoral yang dihasilkan masih belum satu standar data.

“Kelemahan pengelolaan data sectoral ini yang sekarang mau dibenahi melalui SDI supaya konsep, definisinya dan metodologinya sama. Kerjasama yang apik diperlukan antara BPS dengan Dinas Kominfo sebagai wali data OPD dan lembaga di daerah. Harapan besar, Satu Data Banjarnegara dapat terwujud, sehingga secepatnya Banjarnegara memiliki satu sumber data yang telah dikelola sesuai SDI” katanya.

 

Kepala BPS Banjarnegara Fachrudin Tri Ubajani menyerahkan plakat penghargaan atas partisipasi Sekda Banjarnegara Indarto, Narasumber Dosen Unsoed Arinto, dan Moderator dari Bapperlitbang, Ponco

 

Kepala BPS Banjarnegara, Fachrudin Tri Ubajani, mengatakan untuk mewujudkan Satu Data Banjarnegara tidaklah mudah, karena perhatian terhadap data ini seperti hal yang berbeda dari budaya data sebelum ini. Perubahan ini tentu membutuhkan adaptasi dan dukungan dari pengambil kebijakan. Namun data adalah komponen sangat penting untuk era sekarang dan ke depan. Karena, menurut Presiden Jokowi, Data adalah jenis kekayaan baru bangsa yang lebih berharga dari minyak.

“Dalam memebenahi data presiden menekankan agar berani membuat terobosan dan memangkas regulasi yang menghambat, membangun kolaborasi antar lembaga serta tinggalkan ego sectoral” katanya.

 

Ketua Panitia Seminar HSN dengan tema “Kolaborasi Menuju Satu Data Banjarnegara”, Tri Subagyo, mengatakan Seminar dilaksanakan sehari dengan nara sumber Kepala BPS dan Dosen Unsoed. Rangkaian seminar dilanjut nonton film yang diputar pada hari itu. Peserta seminar adalah OPD terkait, wartawan, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan pegawai BPS.

 

Lebih lanjut disampaikan Tri, SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, muktahir, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain hal tersebut, data tersebut juga harus mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

“Intinya, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data Indonesia” katanya. (*_eKo / ed DS)