DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarnegara menyelenggarakan Jumpa Pers dan Diskusi Evaluasi Pemilu 2019 di Media Center KPU. Media mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu serentak di Banjarnegara yang telah terlaksana dengan baik. Apalagi situasi di kancah nasional tidak menguntungkan namun di Banjarnegara pelaksanaan berjalan kondusif. Situasinya berjalan normal sampai saat ini.

“Hubungan dengan komisioner KPU juga berlangsung baik. Permintaan liputan maupun wawancara senantiasa ditanggapi dengan baik” kata Ketua PWI Elis Novit.

 

Ketua KPU Bambang Puji Prasetya mengucapkan terima kasih atas apresiasi media. Dirinya juga bersyukur atas terselenggaranya Pemilu serentak dengan lancar dan baik di Banjarnegara. Pihaknya bersyukur bahwa partisipasi masyarakat Banjarnegara dalam pemilu serentak kemarin cukup tinggi. Dari target KPU pusat 77,5%, partisipasi masyarakat mencapai 76,7%. Bila dihitung per wilayah, bahkan ada sejumlah wilayah yang angka partisipasi pemilih ada di atas 80%.

“Capaian ini merupakan angka partisipasi tertinggi selama penyelenggaraan Pemilu di Banjarnegara” katanya.

 

Ketua KPU Bambang Puji Prasetya

 

Kendala keterlambatan logistic yang sempat terjadi pada penyelenggaran Pemilu serentak kemarin juga dapat teratasi dengan baik. Keterlambatan ini berkait surat suara pemilu yang harus dicetak di Bogor. Dari pengalaman ini, KPU mengajukan rekomendasi agar pada Pemilu ke depan nantinya percetakan dibagi per zona. Hal ini berkait dengan waktu dan distribusi surat suara ke TPS-TPS.

“Rekomendasi lain berkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak yang perlu dipertimbangkan lagi penyelenggaraannya. Dengan banyaknya dokumen yang harus dikerjakan ternyata berbuntut kelelahan pada para petugas KPPS. Ke depan perlu dipertimbangkan agar peristiwa ini tidak berulang” katanya.

Dan berdasar pengalaman itu pula, sambungnya, agaknya perlu adanya pendampingan petugas kesehatan bagi petugas KPPS dan juga jaminan asuransi kecelakaan kerja.

 

Masih Soal Issue Politik Uang

Hal yang menjadi bahasan cukup hangat dalam diskusi ini adalah permasalahan klasik seputar penyelenggaraan Pemilu yakni issue politik uang. Secara formal diingkari keberadaannya, namun di lapangan menjadi issue hangat yang mengiringi setiap kali pelaksanaan Pemilu. Hal ini diakui oleh KPU maupun awak media.

Pewarta Derap Serayu (DS) menyampaikan saat peliputan, ada pengakuan dari salah seorang caleg peserta Pemilu yang menyatakan bahwa Pemilu kali ini sarat dengan politik uang. Pendapatnya ini didasarkan pada pengalamannya pada pemilu sebelumnya dengan pemilu sekarang. Dia mengaku pada periode sebelumnya tidak melakukan politik uang, namun Pemilu saat ini terpaksa ikut arus.

Informasi lain menyatakan ada warga yang menerima pembagian uang dari salah seorang caleg saat Pemilu serentak bulan April kemarin. Informasi-informasi tersebut tidak lagi mengejutkan publik. Layaknya masyarakat sudah sangat maklum atas perkara ini. Seolah semua orang tahu, meski regulasi Pemilu jelas melarangnya, namun di lapangan prakteknya beda.

“Pada situasi ini dimana posisi KPU, mengingat misi KPU adalah menyelenggarakan Pemilu jujur, adil, bersih, memilih sesuai hati nurani, dan menolak politik uang. Akankah baiknya dilakukan permakluman saja, sebab meski aturannya jelas setiap tahunnya, namun di prakteknya berbeda” kata DS.

 

Komisioner KPU Banjarnegara Bidang Teknis Penyelenggaraan Khuswatun Chasanah

 

Komisioner KPU Banjarnegara Bidang Teknis Penyelenggaraan Khuswatun Chasanah, menyatakan fenomena politik uang setiap kali penyelenggaraan Pemilu memang sulit dihindari keberadaannya. Namun untuk urusan pembuktikan seperti ini tidaklah mudah. Kata pepatah, politik uang itu seperti kentut. Baunya kemana-mana, namun sulit membuktikan pelakunya.

Dirinya pun mengakui pernah mendengar langsung dari omongan calon pemilih bahwa Dia akan memilih caleg yang ada duitnya. Prihatin memang, namun membuktikan politik uang sesuai regulasi Pemilu juga sulit. Selain itu, ada aturan Pemilu yang menerangkan tentang biaya politik seperti untuk biaya kampanye, biaya makan peserta kampanye, biaya rapat, dan transporatsi massa.

“Kami prihatin sekali apabila ada praktek-praktek politik uang. Sebab politik uang menciderai demokrasi” katanya.

 

Perlu diingat, selain KPU penyelenggara Pemilu ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga lembaga ini masih didukung oleh Pemkab, Kepolisian dan TNI, Pers, dan stakeholder lainnya. Sejumlah upaya dilakukan untuk menyelenggarakan pemilu bersih, jujur, dan adil. Berbagai upaya dan sosialisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang di berbagai media maupun tatap langsung, melakukan himbauan pada partai politik peserta pemilu, pendekatan pada para caleg, dan mengaungkan kembali regulasi Pemilu yang melarang akan adanya politik uang di berbagai kesempatan.

“Pemilu sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Harapan kami proses ini mampu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas sesuai yang diharapkan” katanya.

 

Komisioner KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, M Syarif SW

 

Komisioner KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, M Syarif SW, menambahkan tentu sikap kita tidak boleh melakukan pemakluman terhadap politik uang. Sebab politik uang mengurangi kredibilitas penyelenggarakan pemilu. Karena itu, pihaknya tak kurang-kurang melakukan edukasi pada pemilih memanfaatkan berbagai event, media, dan tatap muka dengan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk menyuarakan penolakan atas politik uang. Termasuk pengerahan partisipan relawan demokrasi selain menjelaskan tentang pemilu serentak legislatif dan presiden-wakil presiden, juga mengajak pemilih untuk memilih sesuai hati nurani.

“Prinsipnya sikap KPU atas politik uang jelas, yakni lawan” katanya.

 

Ketua PWI, Elis Novit mengakhiri diskusi dengan pertanyaan mungkinkah Banjarnegara menjadi pembeda dalam hal isu santer masih berjalannya politik uang dalam praktek-praktek Pemilu. Dia berharap ke depan penyelenggara Pemilu bersama peserta Pemilu di Banjarnegara mempunyai langkah cerdas dan kreatif yang menjadi solusi meniadakan politik uang dalam Pemilu.

“Tidak usah dalam skala luas, skala nasional. Cukup untuk Banjarnegara saja” pungkasnya. (*eKo / ed DS)