DS – Semua pihak menyatakan bahwa data itu penting, namun realitas di lapangan belum menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan data. Di kalangan pemerintahan seringkali dijumpai pegawai yang mengurusi data berganti-ganti. Hal ini berpengaruh pada kualitas mutu pengelolaan data yang dampak lanjutannya adalah pada kualitas data.

“Mengingat pentingnya data ke depannya, maka untuk menjamin kualitas pengelolaan dan mutu data, kami mengusulkan Pemerintah Kabupaten mengusulkan formasi PNS Jabatan Fungsional Statistik (JFS). Ini agar data ada yang mengurusinya secara khusus pada masing-masing OPD, sehingga pengelola data tidak berganti-ganti” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara, Fachrudin Tri Ubajani, Rabu (16/10) pada acara Bedah Buku Banjarnegara Dalam Angka (BDA) tahun 2019 di Sasana Bhakti Praja.

 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara, Fachrudin Tri Ubajani

 

Profesional pengelolaan data bisa dicontohkan dalam pengerjaan buku BA tahun 2019 ini, ada perbedaan data dari salah satu OPD yang dikirimkan ke BPS dan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Ini tentu memunculkan kebingungan bagi penyusun buku. Seharusnya data yang disampaikan langsung maupun yang ada di Simdasi semestinya sama. Akhirnya BPS mengambil pilihan untuk mengambil data yang ada di Simdasi.

“Kejadian ini juga sebagai peringatan bersama bahwa masih diperlukan kesungguhan dari masing-masing OPD terkait terhadap data yang dikeluarkan lembaganya sehingga satu data Banjarnegara segera terwujud” katanya.

 

Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto mengatakan BDA merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh BPS bekerjasama dengan OPD-OPD dan instansi vertikal. Mengingat pentingnya data dan harapan yang besar akan tersedianya data, pihaknya menyadari bahwa publikasi BDA belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak pengguna data khususnya para perencana.

“Kami menyadari adanya harapan ini karena data merupakan modal awal untuk merencanakan sebuah kebijakan sehingga keakuratan data menjadi sebuah keharusan” katanya.

Semangat ini, kata Dia, senada dengan ketentuan dalam pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harapan saya kegiatan bedah buku ini dapat memberi motivasi wali data untuk bersama-sama bisa menampilkan data yang lebih valid lagi sehingga pengguna data khususnya penentu kebijakan akan lebih mudah dan tepat dalam menentukan arah dan kebijakannya” katanya.

 

Acara bedah buku Banjarnegara Dalam Angka di Sasana Bhakti Praja

 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinkominfo Nurul ‘Aini mengatakan kegiatan bedah buku BDA dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data statistic sectoral yang dikelola oleh masing-masing produsen data yaitu OPD-OPD dan Instansi Vertikal di Banjarnegara. Karena itu, manfaatkan kegiatan ini untuk mengevaluasi ketersediaan data di masing-masing OPD dan instansi vertical untuk mewujudkan satu data Banjarnegara. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta dari OPD dan instansi vertical di Kabupaten Banjarnegara. Narasumber Seminar dari Baperlitbang, BPS, dan Bagian Organisasi Setda dengan moderator Asissten Administrasi, Tien Sumarwati.

“Mengelola data memang ribet, dan mungkin menjemukan serta mahal. Namun ketiadaan data yang valid dan akurat jatuhnya akan lebih mahal lagi karena perencanaan yang dibangun tidak berdasarkan data pasti akan rusak hasilnya” katanya. (*_eKo / ed DS)