DS – Di Banjarnegara kejadian konflik sosial terhitung rendah. Meski di setiap masa potensi itu tetap ada. Namun dengan kewaspadaan dan sikap antisipatif yang baik, potensi tersebut bisa diminimalisir bahkan dihindari kejadiannya. Demikian disampaikan Assisten Bidang Pemerintahan Nurul Aini, Kamis (24/10) di Rakor Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 di Sasana Bhakti Praja Setda.

“Salah satu sukses penanganan konflik sosial adalah laksanakan deteksi dini, cegah dini. Bahasa populernya, Temu Cepat, Lapor Cepat. Laporkan secepatnya setiap muncul potensi konflik dan permasalahannya, sehingga setiap potensi konflik tidak sampai membesar dan cepat tertangani” katanya.

 

Di dalam pandangan ini, pimpinan di tingkat kecamatan menjadi garda depan penanganan masalah sosial. Oleh karena itu, forkompinca dan jajarannya di tingkat Kecamatan diharapkan dapat menjadi pencegah paling awal munculnya potensi tersebut. Kuncinya ada pada kewasdaan dini dan solidnya koordinasi serta sinergitas antar elemen stake holder di tingkat kecamatan.

“Agar penanganan konflik sosial mencapai hasil optimal, di dalam memetakan kasus dan potensi konflik hendaknya terjalin sinergitas, komunikasi, dan informasi antara jajaran kepolisian, TNI, Dinas, instansi vertical serta aparat pemerintah daerah dengan baik” katanya.

 

Peserta Rakor Penanganan Konflik Sosial di Aula Sasana Bhakti Praja Setda

 

Potensi Konflik

Berkait dengan potensi konflik yang berpotensi menganggu kondusivitas wilayah di Banjarnegara. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Banjarnegara yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial telah menginventarisir sejumlah permasalahan yang bila tidak dapat tertangani dengan baik dapat menjadi pemincu munculnya konflik sosial.

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya lahir dari kondisi musim kemarau yang panjang, bencana angin ribut, kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan serta kekurangan air. Permasalahan berikutnya adalah gesekan dalam bidang usaha pertambangan khususnya Golongan C dengan warga berkait dengan penggunaan jalan kabupaten/jalan desa untuk transportasi usahanya dan gesekan antar oknum anggota LSM.

“Patut diwaspadai juga adalah kelompok-kelompok radikal yang mengusung ide khilafah yang ingin mengganti ideologi Pancasila dan mengubah bentuk negara NKRI” katanya.

 

Narasumber dari Polres Banjarnegara, AKP Agung Setyo Budi Utomo, menambahkan sikap-sikap intoleransi keagamaan yang merasa kelompoknya paling benar dan menganggap kelompok lain salah. Bagi kelompok ini kemajemukan dianggap sebagai ancaman karena itu kelompok lain ini harus disingkirkan. Maka lahirlah radikalisme yang sifatnya ingin merubah keadaan secara revolusioner.

“Kalau sudah begini cara yang ditempuh biasanya kekerasan dan menyebar teror. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Negara perlu melakukan langkah yang sistematis dan komprehensif untuk mencegah dan menangani terorisme” katanya.

 

Kepala Kesbangpolinmas Sila Satriana selaku penyelenggara kegiatan ini mengatakan maksud dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peserta Rakor tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Sedangkan tujuannya adalah untuk peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahaan, keamaan, dan para stakeholder terkait serta sinkornisasi data dan informasi potensi koflik, harmonisasi, dan integrase kebijakan dalam bentuk pemetaan dan rencanan penanganannya, sehingga kerjasama dengan OPD dan instansi vertical terkait dapat terjalin dengan baik.

“Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan peserta sebanyak 60 orang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek se Kabupaten Banjarnegara. Narumber Kapores Banjarnegara atau yang mewakili dan dari Kesbangpol Provinsi Jateng” katanya. (*_eKo / ed DS)