DS – Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara harus disengkuyung. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, dari Pemkab, perusahaan, BUMN, BUMD serta pihak terkait lainnya dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan.

 

“Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan Evaluasi dan Kolaborasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Diayudha Adigraha, Senin (4/11).

 

Bupati berpesan seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam setiap program kegiatan. Disamping itu, para Camat, Lurah dan Kades diharapkan terus melakukan pendampingan dan pembinaan pada masyarakat miskin agar semakin banyak warga Banjarnegara yang terentaskan dari kemiskinan.

 

Dia juga mengharapkan agar warga yang sudah mampu mau sadar dan malu jika masih terdaftar sebagai warga miskin. Hal tersebut bertujuan agar data jumlah warga miskin lebih valid serta nantinya bantuan-bantuan yang diberikan tidak menjadi salah sasaran.

 

“Bagi yang sudah tidak miskin harus sadar, malu mengakui miskin. Salah satunya dengan tidak menggunakan subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran,” tegasnya

 

Wakil Bupati Banjarnegara selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Banjarnegara, Syamsudin meyampaikan, komitmen dan tanggung jawab bersama semua pihak dalam program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting. Ego sektoral harus dihilangkan untuk melakukan sinergitas kebijakan dan program yang mendukung pengentasan kemiskinan di Banjarnegara. Setelahnya, dibutuhkan aksi nyata agar program-program yang sudah direncanakan bisa teralisasi dengan baik.

 

“Sinergitas jangan hanya diucapkan tapi juga perlu dilakukan dengan aksi nyata agar kehadiran kita benar-benar bermanfaat dan bernilai,” ujarnya

 

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Aziz Achmad mengatakan, program penanggulanagan kemiskinan harus didampingi secara rutin agar setelah selesai penyaluran bantuan dapat diketahui perkembangan dan bagaimana tingkat keberhasilannya.

 

“Pendampingan dibutuhkan untuk memastikan sampainya bantuan serta mendorong kemandirian sehingga ada kondisi paten yang terus membaik setelah menerima program,” terangnya

 

Dikatakan, secara nasional program yang melibatkan banyak pendamping sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Penurunan yang cukup signifikan juga dialami di Kabupaten Banjarnegara di tahun 2018 dengan angka kemiskinan turun 1,75% dari semula 17,21% menjadi 15,46 persen.

 

“Di Kabupaten Banajarnegara pendampingan dilakukan oleh potensi sosial dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 20 wilayah kecamatan dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki SDM dari tingkat kabupaten sampai desa,” paparnya.

 

Dalam kegiatan ini Pemkab Banjarnegara dengan lintas sektor menandatangani komitmen bersama mendukung program penanggulangan kemiskinan di Banjarnegara.  (*_amar)