DS
– PT. Geo Dipa Energi (Persero) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding / MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Semarang, Kamis (12/12) lalu. Penandatanganan ini dilakukan untuk mendukung program Pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan. Demikian disampaikan Humas PT. Geodipa Energi Unit Dieng, Indra Yudhistira, mengutip penjelasan dari Sekretaris Korporate PT. Geodipa, Selasa (17/12) di kantornya.

”Penandatanganan MoU tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan untuk menjaga, mengawal, dan mengawasi aset negara sebagai Objek Vital Nasional” katanya.

 

MoU ini, lanjut Indra, ada kaitannya dengan ditetapkan PLTP Dieng Unit 1 sebagai Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi oleh Kementerian ESDM. Ketetapan ini dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 4385K/30/MEM/2017.

“Dengan adanya keputusan ini, maka GeoDipa berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan dan operasional wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” katanya.

 

GeoDipa, lanjutnya, merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor panas bumi. GeoDipa, lanjutnya, juga berperan sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“GeoDipa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan penugasan atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang diberikan oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan melalui proyek-proyek pembangunan dan pengembangan” urai pria berkacamata ini.

 

Berkait dengan itu, imbuhnya, sejak tahun 2002 GeoDipa melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan pengembangan pemanfaatan energi panas bumi melalui proyek pengembangan lapangan panas bumi Dieng yang tidak dilakukan pengembangan.

“GeoDipa sebagai pengelola lapangan panas bumi Dieng bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan WKP tersebut sesuai dengan harapan sesuai aturan-aturan yang berlaku” jelasnya.

Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim, kutip Indra, menjelaskan bahwa GeoDipa sebagai BUMN harus menjalankan penugasan dari Pemerintah secara hati-hati. Utamanya dalam proses-proses yang terkait dengan aturan hukum.

“Antisipasi pengamanan dalam sektor ESDM perlu dilakukan terhadap potensi gangguan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu demografi, geografi, maupun sosial budaya, mengingat PLTP Dieng Unit 1 telah menjadi Objek Vital Nasional” tegasnya. (*_eKo/edDS)