DS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara mengapresiasi pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 yang berjalan demokratis. Namun lembaga ini menaruh perhatian besar terkait masih sedikitnya pelaporan atas kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang datang dari masyarakat. Padahal keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi bagian sangat penting untuk menciptakan pemilu yang professional dan bermartabat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Sarno Wuragil, Rabu (18/12) dalam Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

“Data menunjukan dari 9 penanganan kasus Pemilu, 7 merupakan temuan dan 2 laporan dari masyarakat” katanya.

 

Saya tidak tahu, kata Sarno, mengapa yang terjadi demikian meski Bawaslu mensinyalir masih banyak adanya praktek politik uang. Apakah langkanya tindakan pelaporan ini karena masyarakat tidak tahu prosedur pelaporan atau karena takut. Sebab sebuah laporan harus menyertakan saksi dan syarat-syarat pendukung. Atau celakanya, masyarakat justru cuek.

 

Oleh karena itu, Sarno berharap pada forum evaluasi yang dihadiri berbagai unsur seperti partai politik, pemerintah, organisasi wanita, pelajar, mahasiswa, LSM, dan Wartawan ini dapat memberi masukan untuk mengurai permasalahan.

“Kami tidak mengingkari bila masalah partisipasi masyarakat ini juga merupakan masalah nasional. Data di tingkat nasional menunjukan dari 15 ribu penanganan, hanya seribu diantaranya merupakan laporan masyarakat. Harapan kami, forum ini memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa depan” katanya.

 

Peserta utusan dari Partai Golongan Karya, Purwanto, mengatakan ada masalah mendasar mengapa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu rendah yakni selama ini belum ada bukti nyata penanganan kasus pelanggaran Pemilu. Ini bukan berarti  Bawaslu tidak mampu, namun Dia mensinyalir akar dari masalah ini sudah dimulai sejak penyusunan regulasinya. Artinya, kata Purwanto, kondisi ini memang dikehendaki oleh elit politik. Maka, menurutnya lebih baik kondisi ini dibiarkan saja, karena pada saatnya akan jenuh sendiri.

“Kalau soal politik uang menurut saya biarkan saja. Biar jalan seperti ini adanya. Karena saya yakin pada saatnya akan jenuh sendiri dan pemilu akan berjalan baik. Toh kita tidak tahu, apakah masyarakat dibodohi Caleg, atau Caleg yang dibodohi masyarakat dengan cara diporoti uangnya” katanya.

 

Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu

Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Endro Wibowo Aji mengatakan tidak benar bila Bawaslu tidak melakukan upaya penindakan terhadap setiap pelanggaran Pemilu. Setiap laporan yang masuk pasti akan dicermati dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Memang tidak semua laporan dapat dilanjutkan dengan penindakan, sebab ada syarat yang harus dipenuhi seperti adanya pelapor yang jelas, memenuhi unsur-unsur aturan hukum Pemilu, bukti-bukti dan saksi-saksi.

“Prinsinya, bila cukup bukti formil dan  materiil pasti akan dilakukan penindakan. Pasti itu” tegasnya.

 

Bahkan untuk membahas suatu laporan kasus, lanjut Endro, Bawaslu melipatkan pakar hukum ternama. Namun perlu diingat juga, imbuhnya, setiap kasus yang telah memenuhi syarat formil dan materiil penanganannya ada dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Sebab untuk ranah pidana yang berhak melakukan penuntutan dan penindakan adalah kejaksaan dan kepolisian.

“Kewenangan Bawaslu hanya pada pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu” pungkasnya. (*_eKo/edDS)