DS – Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan, Nurul Aini minta pada Tim OPD penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019 segera diselesaikan sesuai target waktu. Jangan sampai molor dari target waktu yang telah ditetapkan. Ditekankan agar tanggal 22 Februari dokumen tersebut sudah dikirimkan kepada Sekretariat Tim Penyusun LKPJ dan LKPD melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara dengan tembusan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara via e-office/TNDE dan hardcopy.

“Namun perlu diperhatikan, dokumen harus diselesaikan sebelum tanggal ditetapkan karena masih ada fase review oleh Inspektorat” tekan Nurul Aini saat memberi sambutan pada acara Rakor Penyusunan LKPJ dan LPPD di Sasana Bhakti Praja, Setda.

 

Semua Tim penyusun harus mentaati jadual yang direncanakan agar penyelesaian tepat waktu. Penekanan pada fase-fase pengerjaan ini ini penting karena ada kaitannya laporan LKPJ yang harus diserahkan kepada DPRD dan LPPD kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Tahun anggaran berakhir pada 31 Desember 2019. Dengan perhitungan ini, paling lambat adalah pada akhir bulan Maret 2020 laporan sudah tersampaikan. Upaya kita adalah sebelum batas waktu semua laporan sudah tersampaikan” katanya.

 

Assiten Pemerintahan Setda Nurul Aini danKepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Tapem dan Otda) Setda, Dwi Buntoro menyampaikan materi penyusunan laporan LKPJ dan LPPD di Sasana Bhakti Praja. Ditekankan pada tim Penyusun dari OPD untuk mematuhi target waktu pada tanggal 22 Februari harus sudah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah tembusan pada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. (Dinkominfo/eKo/Jan2020)

 

Kepala Bagian Tapem dan Otonomi Daerah Setda, Dwi Buntoro, mengingatkan Tim segera mengerjakan kelengkapan dokumen LPJI dan LPPD yang harus dikerjakan oleh OPD agar target waktunya terpenuhi.

“Jangan sampai laporan terlambat melebihi batas waktu karena akan mengurangi nilai Kabupaten Banjarnegara dan menjadikan Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten bermasalah” kata Dwi.

Prinsip kesegeraaan dan fokus ini, sambung Dwi, ada kaitannya agenda Pemkab yang cukup banyak di bulan Februari. Seperti diketahui, di tanggal 26 Februari Kabupaten Banjarnegara akan merayakan hari jadinya yang baru. Sejumlah agenda yang melibatkan OPD dan karyawan disiapkan untuk acara ini.

“Harapannya, tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik, meski ada kegiatan berbarengan” pungkasnya. (*_eKo/edDS)