DS – Kabupaten Banjarnegara dinilai sebagai Kabupaten yang Tidak Informatif. Hal ini merujuk pada hasil penilaian pemeringkatan Badan Publik tahun 2019 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Indikatornya  adalah Kabupaten Banjarnegara tidak divisit oleh Tim Informasi Publik karena Kuesioner Penilaian Mandiri (SAQ) nilainya tidak mencapai 60-70 atau tidak masuk kategori Cukup Informatif. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Indarto, Kamis (30/01) di hadapan peserta Rakor Penguatan Kelembagaan PPID di Sasana Bhakti Praja, Setda.

“Targetnya tahun 2020 mendatang Kabupaten Banjarnegara bisa divisit Tim Informasi Publik Provinsi sebagai Kabupaten yang informative. Karena itu saya minta PPID utama di tingkat Kabupaten dan PPID pembantu di masing-masing OPD untuk dapat melengkapi SAQ yang pada tahun lalu masih banyak yang belum diisi” kata Indarto.

 

Untuk mencukupi hal tersebut, Indarto minta PPID Utama maupun PPID pembantu meningkatkan profesionalisme pelayanan informasi pada publik. Langkahnya adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan lebih baik lagi. Sehingga tahu persis mana yang merupakan informasi terbuka dan mana yang merupakan informasi dikecualikan. Termasuk juga tahu dan memahami dengan baik bagaimana standar operasional prosedur dalam mengakses informasi tersebut.

“Kalau PPID nya professional maka setiap ada permintaan informasi dapat langsung dilayani dengan cepat, lengkap, dan tidak berbelit-belit karena PPIDnya tahu dengan baik mana informasi terbuka dan mana yang dikecualikan serta bagaimana prosedur pelayanannya” kata Indarto.

 

Sekretaris Daerah Indarto menyampaikan sambutan pada Rakor Penguatan Kelembagaan PPID di Sasana Bhakti Praja. Sekda mengajak PPID utama dan PPID Pembantu di OPD untuk meningkatkan profesionalisme agar Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten Informatif. (Dinkominfo/eKo/Jan2020)

 

Langkah lainnya, adalah dengan meningkatkan media sebagai sarana untuk memberikan pelayanan informasi untuk publik. Salah satunya adalah melalui website OPD untuk dibuat menarik perwajahannya, lengkap informasinya, dan actual informasinya.

“Harapannya dengan penampilan yang menarik, masyarakat mudah mengakses informasi dan betah untuk membacanya” terang Indarto.

 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan, mengatakan keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang wajib dijamin pelaksanaanya oleh setiap badan publik. Badan publik tersebut bisa merupakan institusi penyelenggara negara, organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Daerah, serta organisasi non pemerintah yang dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, dan/atau dari luar negeri.

“Undang-Undang KIP ini merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, mendorong badan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat informasi” kata Sosiawan.

 

Sedangkan kategori informasi publik itu terdiri dari info yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, contohnya informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik dan informasi mengenai laporan keuangan. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta contohnya adalah informasi tentang bencana. Info yang wajib tersedia setiap saat seperti informasi syarat-syarat perjinan, data perbendaharaan dan inventaris, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah informasi publik yang dikecualikan.

“Contoh informasi yang dikecualikan adalah semua informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, info yang menghambat penegakan hukum, info yang merugikan ketahanan ekonomi nasional, info yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dan seterusnya” kata Sosiawan.

 

Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Singgih Haryono, mewakili kepala Dinkominfo selaku penyelenggara mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pembekalan kepada PPID utama dan PPID Pembantu Pemkab Banjarnegara dalam rangka penguatan kelembagaan PPID guna peningkatan kualitas standar pelayanan PPID. Peserta Rakor penguatan kelembagaan PPID berjumlah 100 orang terdiri dari PPID Utama, Kepala OPD, dan PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

“Kegiatan dibuka Sekda dengan Narasumber kegiatan Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah” kata Singgih. (*_eKo/edDS)