Oleh Ihda Hidayah Budiati

Mewujudkan kantor pemerintah dengan predikat  Zona Integritas menjadi dambaan seluruh Insan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.  Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai  komitmen untuk mewujudkan WBK /WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tentu tidak mudah untuk meraih predikat tersebut. Perlu semangat bersama yang kuat hingga nada-nada yang  tinggi dan rendah dapat disatukan menjadi suatu harmoni yang cantik nan elegan, sehingga menciptakan satu karya membangun KPPN Banjarnegara yang berzona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan berbenah diri meningkatkan kualitas layanan publik

Pembangunan Zona Integritas pada KPPN  Banjarnegara bukan hal yang baru, komitmen kuat pada pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh seluruh pegawai KPPN Banjarnegara sudah dimulai sejak tahun 2017. Pernyataan komitmen ini di deklarasikan oleh seluruh jajaran KPPN Banjarnegara dengan keunikannya. Pegawai KPPN Banjarnegara yang mayoritas generasi Baby Boomers mencanangkan pembangunan Zona Integritas  hingga akhirnya menjadi keniscayaan dalam memperoleh apresiasi sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Keuangan tahun 2019.

Ternyata, apresiasi dari tingkat Kementerian Keuangan harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi mengingat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum berkenan memberikan apresiasi yang sama. PR ini harus dilanjutkan lagi pada tahun 2020. Menjaga harmoni agar semangat pembangunan zona integritas tetap kokoh dan kuat melekat  pada dada segenap pegawai KPPN Banjarnegara menjadi tanangan bersama agar predikat kantor dengan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dari Kemenpan  RB dapat diraih.

Flashback proses Pembangunan Zona Integritas menjadi tahapan penting untuk membuktikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai KPPN Banjarnegara sebagaimana yang telah di deklarasikan bersama pada saat pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Komitmen bersama ini dirajut bersama oleh seluruh pegawai KPPN yang mayoritas adalah generasi baby boomers untuk membuktikan implementasi pembangunan Zona Integritas dengan  melengkapi berbagai data dukung yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manjemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Ternyata, tidak mudah melengkapi data dukung sesuai dengan komponen-komponen pengungkit yang akan dibangun. Sinergi antara Pimpinan beserta  seluruh pegawai KPPN Banjarnegara lintas generasi  menjadi syarat agar semua komponen pengungkit dapat dipenuhi sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sinergi lintas generasi, menyatukan tekad untuk bersama-sama berproses membangun Zona Integritas mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi menjadi cerita bersama yang tidak mudah untuk dilupakan,  indah nan  seru. Tanpa sinergi dan semangat bersama, deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM hanya menjadi angan-angan dan pencitraan semata.

Pada komponen pengungkit manajemen perubahan yang betujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja hingga menjadi menjadi lebih baik, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPPN Banjarnegara telah berkomitmen tinggi  kearah tersebut. Reformasi birorasi Kementerian Keuangan  yang telah dimulai sejak tahun 2007, merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga  dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Walaupun dalam implementasinya banyak tantangan yang dihadapi, namun dengan semangat bersama, keselarasan harmoni seluruh jajaran pegawai KPPN Banjarnegara harus tetap terjaga agar terpadu menjadi rangkaian semangat juang untuk bersama mewujudkannya. Perubahan  pada mindset seluruh pegawai dan  pemenuhan dokumen pendukungnya.

Seluruh jajaran KPPN Banjarnegara selalu berusaha meningkatkan  efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur sesuai dengan komponen pengungkit penataan tatalaksana yang di persyaratkan. Upaya perbaikan dan perubahan terus menerus dalam sistem, proses dan prosedur menjadi cambuk bagi segenap generasi di KPPN Banjarnegara. Pada proses ini tantangan cukup besar karena SDM pda KPPN Banjarnegara di dominasi oleh generasi Baby Boomers. Namun, dengan aset para generasi Baby Boomers yang tidak kolot,  dapat bergerak dan berproses secara bertahap dalam menyesuaikan diri untuk menerima perubahan dan perbaikan di segala bidang, baik Prosedur Operasional (SOP), E-office, Keterbukaan informasi publik,  dan manajemen SDM.

Dalam peningkataan kapasitas dan akuntabilitas instansi, KPPN Banjarnegara akan mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dealam mencapai misi dan tujuan organisasi  yang diramu dalam dokumen pendukung  penguatan akuntabilitas.

Pimpinan KPPN Banjarnegara telah terlibat langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi saat penyusunan rencana strategis, penyusunan penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja akan selalu ditingkatkan bersama-sama oleh seluruh  punggawa KPPN Banjarnegara lintas generasi, sehingga mencapai indikator-indikator yang diharapkan.

Dokumen-dokumen dalam penguatan pengawasan dalam rangka  meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pun secara bersama untuk dipenuhi.

Monitoring dan penaganan dalam pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal, pengelolaan pengaduan,  Whise Blowing System,  penanganan benturan kepentingan serta penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai, secara berkala telah dilakuan oleh jajaran KPPN Banjarnegara. Namun perubahan-perubahan untuk meningkatkan penanganan dalam penguatan pengawasan dengan cara yang lebih baik dan modern   akan terus ditingkatkan oleh bagian yang menangani hal ini, yaitu Unit Kepatuhan Internal KPPN Banjarnegara (UKI-P).

Muara dari pemenuhan semua komponen pengungkit dalam pembanguna Zona Intgritas adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik diperlukan untuk  membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai perbaikan layanannya.

Front liner KPPN Banjarnegara yang didominasi generasi Baby boomers telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Mereka telah mengikrarkan kebijakan mutu layanan KPPN Banjarnegara bersama dengan midlle ofiice, back office dan seluruh tim supporting.

Berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik telah di lounching oleh KPPN Banjarnegara.  Inovasi dalam pelayanan kepada stakeholder,  penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pun telah  disolek  agar dapat menunjang kualitas pelayanan  prima yang  memenuhi segala kebutuhan stakeholder.

Standar pelayanan yang jelas terukur, budaya pelayanan prima serta peningkatan penilaian kepusan terhadap pelayanan merupakan poin penting sebagai indikator yang dilakukan KPPN Banjarnegara untuk menerapkan peningkatan kualitas layanan publik yang didikung  oleh seluruh pegawai dan pimpinan.

Dari kilas balik komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBK yang telah dirangkai sejak di canangkan pada tahun 2017, ternyata harus dapat  dinaikkan levelnya hingga dapat memenuhi persyaratan oleh Kemenpan RB pada tahun 2020 ini. Menjaga harmoni pimpinan beserta seluruh jajaran pegawai KPPN Banjarnegara agar meningkatkan tempo nada untuk selalu berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tantangan seluruh tim KPPN Banjarnegara dalam meraih predikat sebagai instansi yang memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Banjarnegara Go WBK.

 

Referensi:

  1. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 10 tahun 2019