Oleh : Khumaedi Gunawan (Kasubbag Umum KPPN Banjarnegara)

 

Abstrak

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan ketetapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, Dana Desa sepenuhnya di tujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Walaupun demikian masih terdapat ketidakmerataan pembangunan di desa, khususnya di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dimana prasarana jalan antar dusun dan sarana wisata desa  masih perlu ditingkatkan,  karena Desa Blambangan memiliki potensi untuk pengembangan wisata desa yang cukup menjanjikan yang pada gilirannya dapat memicu laju perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Blambangan, dianalisis menggunakan model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

 

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntuhkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. penentapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan Dana Desa pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Banjarnegara  Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Bupati Banjarnegara  Nomor 13 Tahun 2019 tahun Anggaran 2019, menyebutkan besaran Dana Desa yang diterima setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten/kota dibagi jumlah desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks kesulitan wilayah (IKG). Besaran anggaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap kabupaten/kota dari APBN melalui APBD akan berbeda dengan kabupaten/kota yang lain, kemudian Dana Desa yang diterima akan dibagikan ke setiap desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Blambangan telah melakukan pembangunan infrastruktur baik dalam Bidang Pembangunan Desa yaitu jalan aspal, rabat beton, irigasi, untuk pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Blambangan dengan mengadakan kegiatan pelatihan kompetensi aparat desa dan pelatihan pengelolaan wisata desa .

Namun pembangunan infrastruktur di Desa Blambangan masih belum merata, akses jalan poros desa masih perlu ditingkatkan, sarana wisata juga perlu dikembangkan antar dusun.

Dari Observasi dilapangan menunjukkan bahwa diketahui bahwa Pemerintah Desa Blambangan mendapatkan Dana Desa jumlah pagu dana kurang proporsional dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan desa,  antar dusun sebaran infrastruktur belum merata. Walaupun kondisinya demikian tetapi tidak ada perselisihan antar masyarakat yang menganggap bahwa Dana Desa tersebut yang paling membutuhkan adalah dusun mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu di perhatikan lagi apa yang benar-benar menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh desa, sehingga dapat tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara  Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Pasal 12,13 dan 14 menyatakan bahwa Dana Desa digunakan berdasarkan prioritas, dimana dalam Penggunaan Dana Desa diawasi oleh semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun semua elemen masyarakat desa. Kemudian hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Desa”.

 

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Pemerintah Desa Blambangan, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara) ?
2. Apa sajakah Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Pemerintah Desa Blambangan, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara) ?

 

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Pemerintah Desa Blambangan Kec. Bawang Kabupaten Banjarnegara)
2. Untuk mengetahui Apa saja Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Pemerintah Desa Blambangan Kec. Bawang Kabupaten Banjarnegara)

 

MANFAAT  PENELITIAN

  1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini di harapkan akan memperkaya pengetahuan dan kajian bidang Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pemahaman akan tugas dan fungsi KPPN Banjarnegara

  1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa  Hasil penelitan ini dapat dijadikan sebagai masukkan bagi Desa Blambangan dalam mengambil keputusan, merevisi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa di masa yang akan datang.

 

METODE

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif yang bertujuan, untuk mendeskripsikan bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  menggunakan enam variabel yang di kemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Blambangan, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi pelayanan, Kaur TU dan Umum, Kaur keuangan dan kaur, 3 masyarakat yang mengikuti musrembang. Taknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blambangn Tahun 2019 berasal dari dana perimbangan berupa Dana Desa sebesar Rp. 846.285.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 376.858.000,- sedangkan selebihnya berasal dari Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 38.212.000,-, bantuan Provinsi Jateng untuk ketahanan masyarakat Rp. 20.000.000,- dapat dilihat bahwa pendapatan asli desa sangat kurang, sehingga sangat diperlukan dana tambahan untuk menjalankan pemerintahan desa.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2019 ini dilaksanakan oleh Organisasi Formal yakni Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dimana Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam penggunaan dana desa ke desa. Kebijakan ini adalah landasan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dana desa sehingga menjadi landasan bagi pemerintah dalam penggunaan dan pengelolaan dana Desa.

Van Meter dan Van Horn mendefenisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (tujuan kebijakan).  model tersebut mengurai mengenai 6 Variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implentasi kebijakan yakni Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Variabel- variable tersebut antara lain:

  1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

  1. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: ”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

  1. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

1. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).
2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. “fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.” (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

 

 

  1. Sikap/Kecenderungan (disposisi) Agen Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan  Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

  1. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali  penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

  1. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dan desa guna meningkatkan Pembangunan Desa. Sumber Daya Finansial yang kurang menyebabkan penundaan pembangunan yang ada di desa ini dengan alasan desa tidak mempunyai pendapatan sendiri yang dapat di gunakan untuk menunjang Pemerintahan Desa sehingga harus bergantung pada bantuan dana dari Pusat dan Daerah.  Pada variabel Komunikasi dan koordinasi antar pemerintah desa dengan agen pelaksana lain serta masyarakat terjalin sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi desa yang lain.

 

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, agar Pemerintah Desa Blambangan lebih mengutamakan skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan  sumber pendapatan tambahan  melalui penggalian potensi sumber pendatan desa antara lain melalui upaya:

  1. Mengajukan proposal kegiatan desa dengan argumentasi data yang kuat kepada Pemerintah Daerah
  2. Lebih menggali potensi wisata mengingat Desa Blambangan telah mengembangkan produk wisata desa.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Wahab, Abdul dan Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Jakarta : Bumi Angkasa.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.

Istianto. 2009. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

 Purwanto, Agus, Erwan dan Sulistyastuti, Ratih, Dyah, 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media, 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, Sumadi. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Implementasi Dana Desa Perlu Dukungan Pemerintah Daerah. (Online) http://www.kemenkeu.go.id/Berita/imp lementasi-dana-desa-perlu-dukunganpimpinan-daerah diakses pada 7 mei 2017.

https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/

 

Regulasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.pdf

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.pdf

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa.pdf

Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2019.