Oleh : Imam Eko Nur Hidayat

          ( Kepala Seksi PDMS KPPN Banjarnegara)

 

Tahun Anggaran baru dan Harapan baru untuk menuju Indonesia sejahtera itulah harapan kita semua. Baru saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 telah diterima masing – masing K/L di Pusat,  dan masing masing satker pemerintah pusat yang ada di daerah maupun satker daerah itu sendiri di bulan Desember 2020.

Walaupun penerimaan DIPA tahun 2021 dilakukan simbolis dan firtual karena adanya wabah Virus Covid 19 yang belum usai namun kita tetap semangat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan pembangunan disegala bidang.

Diharapkan penerimaan DIPA 2021 lebih awal Satker di harapkan akan lebih menata pelaksanaan APBN lebih awal dan sesuai rencana yang ada baik dalam pelaksanaan kontrak kontrak dengan fihak ke tiga maupun penunjukan pengelola keuangan  (Pejabat PPK, PPSPM, Bendahara maupun operator terkaiat pengelolaan keuangan) sehingga dikemudian hari tidak ada masalah dalam pengelolaan Anggaran.Belanja baik dari segi pengajuan SPM dan pertanggungjawabannya.

Kementerian K/L Satker di daerah dan Pemerintah Daerah adalah sebagai ujung tombak penyerapan APBN harus berkomitmen perencanaan berbasis kinerja, karena dengan perencanaan yang berbasis kinerja yang baik maka untuk pelaksanaan tersebut akan berjalan dengan baik  walaupun biasanya di tengah jalan mengalami hambatan, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi target yang di tentukan.

Salah satu kendala yang sering terjadi adalah proses lelang, namun demikian pemerintah telah memfasilitasinya waktu lelang yang lebih awal dan dengan adanya satker LPSE Kemenkeu  sebagai fasilitator dalam lelang di daerah akan memudahkan proses lelang tersebut

Adapun Belanja Negara terdiri dari Belanja Pusat K/L dan Non K/L, serta transfer ke daerah dan dana desa. Nilai transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola pertumbuhan daerahnya melalui berbagai program pembangunan yang mengikutsertakan dan memperdayakan masyarakat desa agar tercapainya kemandirian desa dalam ekonomi maupun pembangunan desanya. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN kita diharapkan lebih seimbang, kredibel, serta mampu menjadi pengungkit pembangunan Nasional, namun demikian tetap menjaga asas kehati-hatian dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Hal tersebut demi mewujudkan belanja yang bekualitas dan tepat sasaran guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 Menteri Keuangan penguasa Bendahara Umum Negara ( BUN ) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara. Kewenangan menteri keuangan dalam menetapkan pedoman dalam bentuk prosedur pelaksanaan belanja Negara maupun pertanggungjawaban dan menetapkan system penerimaan dan pengeluaran kas negara,menempatkan uang Negara dan mengelola dan menatausahkan investasi dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan kewenangannya selaku kuasa BUN yang tidak hanya selaku kasir Negara tetapi melakukan fungsi pengelola keuangan Negara yang seutuhnya.

Disisi lain APBN dilaksanakan oleh Menteri, Ketua K/L selaku pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran. Kewenangan pengguna anggaran merupakan kewenangan yang sifatnya administratife yang meliputi pembuatan perikatan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan/pengeluaran Negara dan mengadakan pengujian atas realisasi perikatan serta memperintahkan pembayaran/tagihan.

Pemisahan kewenangan administratif dan kuasa BUN diantaranya untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terlaksanaannya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan pengeluaran APBN saat ini masih dilema dalam pengajuan pembebanannya pada awal tahun masih sedikit, karena belum adanya kegiatan untuk pembebanan belanja modal hal ini disebabkan masih dalam tahap administrasi/lelang

Fluktuasi/tren pelaksanaan APBN ini bisa dibagi menjadi 4 kategori:

  • Masa ke I (Januari sd Maret) :

Dalam bulan – bulan ini aktifitas pelaksanaan pembayaran/pembebanan APBN masih sedikit karena pada bulan ini satker yang mempunyai belanja modal masih sibuk dengan pelelangan dan pengeluaran masih untuk kebutuhan rutin operasional kantor. Padahal kalau kita amati sebetulnya pada bulan Desember satker sudah bisa mengadakan pentahapan lelang karena DIPA Tahun yang akan dating sudah diterima, namun penetapan Kotrak atau penandatangan kotrak tetap di awal tahun anggaran berkenaan.

  • Masa ke II (April sd Juni):

Dalam bulan-bulan ini aktifitas pelaksanaan pembayaran/pembebanan anggaran akan melonjak tinggi dikarenakan adannya pembayaran THR, Gaji ke 13 dan Tunkin ke 13 baik untuk Aparatur Sipil Negeri {ASN), Kepolisian Republik Indonesia [ Polri ] / Tentara Nasional Indonesia [ TNI ] dan PPNPN  dan pengadaan kebutuhan sehari-hari  kantor

  • Masa ke III (Juli sd September)

Pada bulan – bulan ini aktifitas pelaksanaan pembayaran/pembebanan anggaran  mendatar tapi meningkat dikarenakan belanja modal sudah banyak yang mengajukan permintaan pembayaran untuk uang muka kerja, pembayaran termin pelaksanaan sesuai dengan yang ada pada kontrak.

Dibulan bulan ini juga kegiatan rutin juga adanya peningkatan dengan adanya pengadaan Alat Tulis Kantor dan service Alat / mesin kantor maupun pemeliharaan gedung dan kantor.

  • Masa ke IV (Oktober sd Desember):

Pada bulan-bulan ini aktifitas pelaksanaan pembayaran/pembenanan anggaran akan meningkat terutama pada bulan Desember  Pada masa ini akan diterbitkan pedoman Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran guna mempermudah pelaksanaan pembayaran anggaran di bulan-bulan inilah biasa pekerjaan menumpuk yang mengakibatkan penyelesaiannya bisa larut malam.

Namun hal tersebut diatas pelan tapi pasti akan berubah dikarenakan inovasi-inovasi dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperbaharui prosedur pelaksanaan anggaran dari SP2D menjadi SPAN dan yang baru di launcing yaitu SAKTI dimana kedepannya satker pengajuan SPM nya cukup dari Kantor masing-masing.

Disamping itu Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menginisasi pengembangan ukuran kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui indicator Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Ada 4 aspek dalam pelaksanaan anggaran yaitu: kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan. Dalam IKPA itu ada 12 indikator yang memanfaatkan data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (Satker)

Ukuran Kinerja tidak hanya menyangkut realisasi belanja saja namun juga berbagai indikator lainnya seperti:

  1. Ketepatan Perencanaan Anggaran dengan pelaksanaannya diukur melalui Perubahan Dokumen Anggaran
  2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen
  3. Keterlambatan Surat Perintah Membayar (SPM)
  4. Ketepatan Penyelesaian Tagihan
  5. Konsentrasi/penumpukan penggunaan anggaran di akhir tahun.

Setelah diperlakukannya IKPA di tahun 2018 maka pengukuran kinerja Satker dalam pencairan dana APBN bisa terukur dengan baik dan akurat sehingga satker dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan mengakibat pelaksanaan tersebut tepat jumlah dan tepat sasaran, dan untuk peluang korupsi serta penyalahgunaan wewenang bisa dihilangkan bahkan tidak ada lagi. Sehingga dalam bulan Desember bisa meminimalkan penumpukan SPM yang diajukan, dan meminimalkan penumpukan penggunaan anggaran pada akhir tahun. Kedepannya untuk revisi anggaran dan keterlambatan penyampaian kontrak bisa diminimalkannya sehingga pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.

Dengan adanya Pengukuran Kinerja diharapan juga dapat mendukung pencegahan dari potensi korupsi, khususnya dengan kepatuhan pada ketentuan yang terkait dengan indikator pertanggungjawaban anggaran/kepatuhan terhadap perundang-.undangan.

Bila pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana maka akan mengakibatkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran juga lebih baik . terarah dan terukur.

Metode Penilaian IKPA:

Contoh : IKPA Satker A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN BANJARNEGARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 000000     Sampai Dengan : DESEMBER

No kode

KPPN

Kode

Satker

Uraian Satker Keterangan Pengelolaan UP Data Kontrak Kesalahan SPM Retur SP2D Hal

III

DIPA

Revisi DIPA Penyelesaian Tagihan Rekon LPJ Renkas Realisasi Pagu Minus Dispensasi

SPM

Nilai Total Konversi Bobot Nilai Akhir

(Nilai

Total/Konversi

Bobot)

1 164 000000      A Nilai

Bobot (%)

78.00 100.00 97.38 99.79 94.11 100.00 98.70 100.00 100.00 100.00 97.55 100.00 91.98 95% 96.82
Nilai Akhir 7.80 10.00 4.87 4.99 4.71 5.00 19.74 0.00 5.00 20.00 4.88 5.00
Disclaimer:

Per 17 Juli 2018, Satker BLU dikeluarkan dari Perhitungan IKPA

Sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018