Oleh

EKA PRIYANTO, SE., M.Si

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

 

Dunia global tengah dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Saat ini penyebaran Covid-19 cenderung terus naik mendekati data kasus saat terjadi lonjakan pada awal 2021.  Pada saat yang sama Indonesia dihadapkan dengan masuknya varian baru COVID19 dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis virus yang beredar sebelumnya

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir semua sektor  kehidupan, mulai sektor ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan hingga kehidupan sehari-hari, namun demikian pada sisi yang lain pandemi Covid-19 telah mengedukasi masyarakat untuk lebih dini beradaptasi pada perkembangan teknologi khususnya Revolusi Industri 4.0 yang perlu direspon oleh semua pihak, tidak hanya bidang bidang industri, jasa dan manufaktur saja, namun dapat lebih luas sampai dengan ranah pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mudah, murah dan cepat serta akuntabel dan sekaligus meminimalkan kesempatan untuk melakukan fraud /penyimpanan.

Meskipun aktifitas di tengah pandemik dibatasi, ASN dituntut untuk tetap produktif dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui  implementasi e-government menuju digital government yang mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat menjadi lebih cepat, instan, dan sederhana.

Hal ini selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo pada  Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Perencanaan Transformasi Digital, Senin, 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka untuk dilakukan percepatan transformasi digital pada sektor strategis termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas  melalui implementasi e-government juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini tertuang dalam Misi ke 2 (dua) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017 – 2022 yaitu mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik, sebagai bagian dari Visi Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati  Nomor 82 Tahun 2016 merupakan unsur pembantu Kepala BPPKAD untuk  melaksanakan tugas bidang perbendaharaan dan kas daerah dituntut pula melaksanakan transformasi digital agar dalam penatausahaan belanja APBD memenuhi prinsip mudah, murah, cepat dan akuntabel.

Sistem Informasi Digitalisasi Transaksasi Belanja (SIDITA) merupakan salah satu upaya implementasi e-government untuk akselerasi  Pelayanan Perbendaharaan ditengah pandemi covid19. Aplikasi SIDITA merupakan media bagi SKPD/OPD untuk merekam, mengirimkan dan memantau dokumen pencairan dana ke BPPKAD Kabupaten Banjarnegara secara online, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman dokumen secara fisik dan sekaligus dapat mengurangi mobilitas aparatur.

Untuk membangun SIDITA dilakukan beberapa tahapan yaitu; a) Penyusunan desain aplikasi, b) Kaji banding best practices, c) Pelaksanaan Uji Coba (pilot project), d) implementasi secara bertahap kepada unit pengelola keuangan, dan e) monitoring/evaluasi berkala untuk penyempurnaan dan pengembangan aplikasi. Adapun proses bisnis SIDITA secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. SKPD merekam data SPM dan mengunggah kelengkapan dokumen SPM (status “Diajukan SKPD”).
  2. Verifikator SPM BPPKAD menerima SPM dan melakukan verifikasi.
    1. Apabila lengkap, maka lanjut ke Kasi Perbendaharaan BPPKAD (status “Disetujui Verifikator SPM BPPKAD”).
    2. Apabila belum lengkap, maka dikembalikan ke SKPD (status “Perbaikan”).
  3. Kasi Perbendaharaan/ Kasi Gaji dan Kasda BPPKAD melakukan penelitian hasil verifikasi SPM.
    1. Apabila lengkap, maka lanjut pencetakan hasil verifikasi (status “Disetujui Kasi Perbendaharaan/ Kasi Gaji dan Kasda”)
    2. Apabila belum lengkap, maka dikembalikan ke Verifikator BPPKAD (status “Perbaikan SPM”).
  4. Pencetakan hasil verifikasi SPM dan E billing pajak/ pnbp.

Berdasarkan survey awal dengan responden 114 bendahara pengeluran se Kabupaten Banjarnegara menunjukkan 78,07% menyatakan setuju diterapkannya digitalisasi dokumen belanja dan terdapat 21,93% yang menyatakan tidak setuju.

Menghemat waktu biaya dan tenaga apa lagi bagi kami yang jauh dari kota” demikian kata bendahara pengeluaran di salah satu SMPN diwilayah Kecamatan Pandanarum, hal yang sama disampaikan salah satu bendahara pengeluaran OPD di timur alun-alun banjarnegara;

Hal itu sangat memudahkan..praktis..efektif dan mudah untuk dimonitor”.

Lain halnya bendahara pengeluaran dari salah satu UPT di lingkungan Dinas Kesehatan yang menyatakan

Saat ini masih pandemi covid 19, dan ada peningkatan kasus nya. Jadi untuk meminimalisir kontak dan penambahan kasus covid 19”.

Sedangkan bagi BPKP Perwakilan Jawa Tengah, adanya SIDITA dapat meningkatkan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah melalui Penegakan integritas dan nilai etika, hal ini dapat terlihat dari semakin terbatasnya interaksi langsung antara OPD dengan Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan/fraud.  Berbagai pernyataan dukungan ini memberikan dorongan dan motivasi untuk adanya penerapan SIDITA pada pengelolaan penatausahaan belanja di lingkungan pemerintah kabupaten banjarnegara.

Namun demikian terdapat saran dan masukkan agar dalam implementasi SIDITA dapat berjalan dengan baik dan lancar, antara lain perlunya penyediaan sarana dan prasarana TIK yang memadai diseluruh unit pengelola keuangan, peningkatan kapasitas pengelola keuangan agar dapat responsive dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dan adanya SOP yang mengatur secara jelas dan detail setiap aktifitas dan tahapan pada SIDITA.

Dengan dukungan seluruh stakeholders, diharapkan implementasi SIDITA dapat terwujud sehinga akan meningkatkan layanan perbendaharaan pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara dengan efektif, efesien dan akutanbel yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah secara lebih luas.