Oleh : Arfella Dara Tristantia, SKM *)

Hingga kwartal terakhir tahun 2021, pandemi Covid 19 (Virus Korona) belum berakhir. Adanya pandemi ini, tentu saja sangat berdampak pada Program Keluarga Berencana (KB), khususnya dalam pelayanan KB. Potensi putusnya pemakaian Alat atau Obat Kontrasepsi (alokon) terutama bagi pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang habis masa aktifnya, menjadi ancaman nyata. Selain itu, situasi untuk mempertahankan minat calon akseptor MKJP akhirnya jadi tertunda dalam pelayanan karena Pandemi Covid 19.

Dalam mengantisipasi permasalahan selama pandemi, diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan Pelayanan KB selama pandemi Covid 19, antara lain :

Pertama, pemberian penggunaan alokon jangka pendek selama Pandemi bagi akseptor aktif sehingga kondisi putus pakai dapat diminimalisir. Kedua, Pendataan oleh PKB/PLKB terhadap semua akseptor baik Peserta Aktif atau Baru di wilayah binaan yang terdiri dari (Nama, NIK, Alamat, Metode Kontrasepsi). Ketiga, menggerakkan secara aktif pola KIE dengan daring atau medsos untuk dapat memberikan pemahaman terhadap pengendalian situasi calon akspetor agar menjaga kondisi reproduksinya hingga tiba masa pelayanan.

Strategi keempat, adalah melakukan refocussing dana penggerakkan Pelayanan KB MKJP untuk mendukung pemberian APD berupa handscoen dan masker, insentif pelayanan suntik KB bagi PMB yang melayani PUS miskin serta pembelian tambahan pil dan kondom. Dan kelima, adalah dengan mendorong Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Surat Plt. Deputi Bidang KBKR nomor 457/I/KB.06.02/E1/2020 tanggal 9 april 2020 untuk menciptakan inovasi dan terobosan sesuai kearifan lokal, Bersama OPD KB dan mitra terkait lainnya dengan melakukan gerakan cegah putus pakai kontrasepsi pada masa Pandemi Covid 19.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan mekanisme baru pada Tahun 2021 sebagai strategi meningkatkan Pelayanan KB selama pandemi. Mekanisme tersebut yaitu dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB) diserahkan atau dikelola oleh OPD-KB Kabupaten/Kota, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya dana BOKB berada di Perwakilan BKKBN Provinsi. BOKB adalah dana non fisik sebagai bantuan operasional untuk melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan KB pada OPD-KB sebagai penerima dana subbidang Keluarga Berencana.

Salah satu biaya yang ada pada BOKB yaitu biaya operasional Pelayanan KB. Biaya operasional Pelayanan KB meliputi biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, biaya operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan, dan biaya operasional Penggerakan Pelayanan KB. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB Metode Kontarsepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.

Pelayanan KB selama pandemi tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Para bidan/ dokter wajib menggunakan APD dan masker. Sedangkan untuk pelayanan MOW dan MOP perlu koordinasi dengan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan dan melihat situasi kondisi kasus Covid-19 serta kebijakan daerah. Saat Pelayanan KB dilaksanakan akseptor harus menggunakan masker dan membuat janji dengan fasilitas kesehatan yang dituju. Jika melakukan penyuntikan KB, sebaiknya akseptor tengkurap dan menghadap arah berlawanan dari posisi bidan/dokter.

Sejumlah strategi untuk meningkatkan Pelayanan KB selama Pandemi di atas tentunya tidak akan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak. Diharapkan juga para kader dan para penyuluh KB untuk tetap semangat dalam mendukung dan mensukseskan Program Bangga Kencana. Perencanaan kehidupan keluarga sangat penting karena dapat mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bisa menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. ***

*) Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.