Oleh : Heni Purwono

(Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Banjarnegara)

 

Setelah perubahan hari jadi Banjarnegara yang baru sejak tahun 2019, ternyata banyak pihak yang belum secara utuh memahami ikhtisarnya. Tulisan ini mencoba menjelaskan kembali mengenai perubahan hari jadi Banjarnegara secara komperhensif.

Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara sebelumnya jatuh pada tanggal 22 Agustus 1831. Hal itu ditetapkan Pemkab Banjarnegara dengan Perda Nomor 3 Tahun 1994. Semangat Perda penetapan hari jadi tersebut, pada masanya dimaksudkan secara pragmatis membuat momen budaya dan pariwisata. Dasar penetapan tanggal, bulan dan tahun tersebut, merupakan titi mangsa penetapan RT Dipayudha IV sebagai Bupati Banjarnegara oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasar arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Resolutie van den 22 Agustus 1831 No. 1, usai Java Oorlog (Perang Diponegoro) tahun 1830.

Secara ideologis, penetapan itu kemudian banyak digugat. Paling tidak sejarawan almarhum S. Adi Sarwono Mertadiwangsa dan budayawan almarhum Otong Tjundaroso, serta saya sendiri pernah menggugatnya secara terbuka baik melalui buku, lisan maupun artikel di media massa. Kebanyakan menyoal bahwa hari jadi 22 Agustus 1831 justru momen “kekalahan” bangsa Indonesia pasca Perang Jawa atas Kolonial Belanda dan penghilangan terhadap peran trah Banjarnegara asli yang sangat antikolonial.

Padahal, umumnya hari lahir sebagai acuan dimulainya eksistensi sebuah daerah, mustinya mengacu pada tiga hal. Pertama, tenggal tersebut mengacu pada peristiwa tertentu yang dianggap penting, monumental, dan layak dijadikan sebagai penanda kelahiran sebuah daerah. Biasanya peristiwa tersebut dipilih karena mengacu pada sifat heroisme atau kepahlawanan.

Kedua, tanggal dan peristiwa yang ditetapkan tersebut menimbulkan rasa bangga bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Ketiga, kebanggaan tersebut semakin menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air.

Beberapa kali diskusi digelar untuk mengkaji, meninjau dan meneliti tentang hari jadi yang lebih tepat. Paling tidak Pemkab Banjarnegara telah 2 kali menggelar Sarasehan Hari Jadi, pada bulan Agustus tahun 2015 dan tahun 2017. Akhirnya DPRD Kabupaten Banjarnegara berinisiatif untuk mengajukan Raperda Hari Jadi pada tahun 2018. Pembahasan dalam Pansus tidaklah mudah, karena minimnya sumber referensi. Bahkan ketika kemudian naskah akademik mencoba disusun oleh Universitas Semarang, hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan karena mengacu pada hari jadi Kabupaten Banyumas, yang bahkan di Banyumas sendiri telah diubah pula tanggal tersebut.

Setelah diadakan penelitian dan kajian akademis berkali-kali di Pansus DPRD, dengan melalui perdebatan di Panusus DPRD, terutama setelah menghadirkan Profesor Sugeng Priyadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak tiga kali, barulah pada akhirnya Pansus mendapatkan pencerahan yang meyakinkan, dan pada akhirnya menetapkan hari jadi Banjarnegara yang baru, yaitu pada tanggal 26 Februari 1571. Hal itu kemudian ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019.

Tanggal 26 Februari 1571 menjadi patokan, atas peristiwa diangkatnya Jaka Kaiman pada 22 Februari 1571 (hari jadi Banyumas) oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasaba setelah peristiwa terbunuhnya Wargohutomo akibat fitnah Demang Toyareka pada tragedi Sabtu Pahing. Saat itu, Jaka Kaiman tidak menyangka diangkat menjadi Bupati Wirasaba menggantikan mertuanya pada 27 Ramadhan 978 H atau 22 Februari 1571. Ia bahkan berangkat ke Pajang dalam rangka mewakili ipar-iparnya yang takut menghadap Sultan Pajang, takut dibunuh sebagaimana Wargo Hutomo. Maka wajar dan sadar diri bahwa ia hanya anak menantu, pada saat pertemuan kedua dengan Sultan Pajang pada saat Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 978 H, tepatnya pada Senin Pon 26 Februari 1571, Jaka Kaiman mengusulkan untuk membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4, yaitu Wirasaba, Kejawar, Merden (Pamerden) dan Banjar Petambakan, dan hal itu disetujui oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga begitu pulang dan sampai di Wirasaba, ia langsung membagi Wirasaba menjadi empat. Ini adalah sebuah fakta pikiran, yang bersumber dari Babad Kalibening dan Babad Banyumas yang sebelumnya telah dijadikan sebagai rujukan penetapan hari jadi Banyumas 22 Februari 1571 atau hanya berselang tiga hari. Tanggal itulah yang dirasa paling tepat dijadikan titi mangsa berdirinya Kabupaten Banjarnegara.

Penetapan tersebut selain lebih berdasar sumber sejarah lokal, juga mengakomodir peran para bupati sebelum tahun 1831 yang pada hari jadi sebelumnya sama sekali tidak diakomodir. Lihatlah prosesi hari jadi dengan parade gambar bupati Banjarnegara. Hanya Dipayudha IV ke atas saja yang diarak gambarnya. Sementara itu, jelas bahwa sebelum 1831 sudah ada bupati-bupati sebelumnya.

Adapun bupati yang menjabat dari era Banjar Petambakan, hingga Banjarnegara saat ini, berturut-turut dipimpin oleh:

  1. Kyai Ngabei Wirayudha/ Wargadirana (1571-?). Agaknya sesudahnya kabupaten ini tidak begitu lestari atau eksis serta minimnya sumber yang ada, sehingga tidak diketahui nama-nama bupati yang menjabat hingga tahun 1650.
  2. Raden Ngabei Banyak Wide (1650-1707).
  3. Raden Ngabei Mangunyudha I / ”Sedaloji” (1707-1742). Bupati ini terkenal dengan heroismenya melawan penjajah VOC pada masa geger Perang Pracina.
  4. Raden Ngabei Kenthol Kertoyudho / Mangunyudho II (RT Kertonegoro III/ Mangunyuda Mukti) (1742-?). Pada masa ini pusat pemerintahan dipindah ke Banjar Watu Lembu (Banjar Selo Lembu).
  5. Mangunyudha III/ Mangunbroto (?-1816)
  6. Ngabehi Mangunsubroto serta Ngabehi Ranudireja (1816-1830). Pada era ini, karena Banjar Watulembu sangat anti Belanda, maka diturunkan statusnya menjadi Distrik.
  7. KRT Dipayudha IV (1831-1846), pada masa ini pusat kekuasaan kembali dipindah ke selatan sungai Serayu, atas ijin Pakubuwana VII. Nama kabupaten pun diubah menjadi Banjarnegara, dengan maksud “Banjar” adalah sawah, telah berubah menjadi kota atau “Negara”.
  8. KRT Dipodiningrat (1846-1878), pada eranya terjadi banjir besar di Banyumas atau yang dikenal dengan Blabur Banyumas, dan Beliau sempat membantu Banyumas dengan bantuan tenaga dan beras,
  9. KRT Joyonegoro I (1878-1896)
  10. KRT Joyonegoro II (1896-1927)
  11. Kanjeng Raden Adipati Ario Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927-1957), ia merupakan Bupati tiga zaman: Belanda, Jepang dan Republik Indonesia. Ia juga berperan dalam lahirnya Pancasila dan kemerdekaan Indonesia karena menjadi anggota Badan penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritzu Cunbi Coosakai.
  12. Raden Sumarto (1949-1959)
  13. Mas Soejirno (1960-1967)
  14. Raden Soedibjo (1967-1973)
  15. Soewardji (1973-1980)
  16. Winarno Surya Adi Subrata (1980-1986)
  17. H Endro Suwaryo (1986-1991)
  18. H Nurachmad (1991-1996, dan 1996-2001)
  19. Ir. H Djasri, MM. MT. (2001-2006 dan 2006-2011)
  20. Sutedjo Slamet Utomo, SH. M.Hum (2011-2016)
  21. Prijo Anggoro Budi Raharjo, SH. M.Si. (Pejabat Bupati 2016-2017)
  22. Budhi Sarwono (2017-2021),
  23. Syamsudin, S.Pd. M.Pd. (Plh. Bupati, 2021-sekarang).

Ketika kini tanggal 26 Februari 1571 telah ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi, maka Pemkab Banjarnegara telah mengakomodir bupati-bupati Banjarnegara sebelum 1831. Hal itu tentu saja sangat memuaskan bagi seluruh warga Banjarnegara, terutama warga Banjar Kulon maupun Petambakan yang merasa akar sejarahnya diakui oleh Pemda Banjarnegara.

Hal ini wajar, mengingat selama ini seolah bupati yang diakui eksistensinya adalah Dipayudha IV ke atas atau sejak era 22 Agustus 1831, yang nota bene mewakili masa Banjarnegara di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda secara langsung. Padahal dari tinjauan nasionalisme, bupati-bupati sebelum tahun 1831 justru sangat kental nasionalismenya.

Pada peringatan hari jadi Banjarnegara yang baru  paling tidak dua hal yang dapat kita petik. Pertama, kita ingin menanamkan sikap keluhuran budi pekerti. Jaka Kaiman telah memberikan contoh kerelaan hati untuk tidak rakus, dan mau berbagi kekuasaan. Suatu hal yang sangat sulit kita temui saat ini dimana kekuasaan justru menjadi ajang perebutan yang kadang berlangsung keras dan kasar.

Kedua, dengan hari jadi yang baru ini, harapannya mampu mengakomodir dan mengokohkan eksistensi semua bupati pendahulu Banjarnegara. Banjarnegara tidak hanya muncul tiba-tiba pada tahun 1831, namun telah ada, telah eksis sejak tahun 1571. Artinya, ini adalah momen kebersamaan untuk menyatukan trah dari Banjar Petambakan, Banjar Kulon atau Banjar Watu Lembu dan Banjarnegara saat ini. Dengan hari jadi yang baru ini, harapannya semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan kita sebagai warga Banjarnegara untuk membangun Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Ketiga, dengan hari jadi baru ini harapannya dapat memupuk rasa heroisme atau kepahlawanan. menimbulkan rasa bangga dan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia. *****